Korupsi dan Demokrasi, Sama-Sama Penghancur Negeri

SOLO  – Dimanapun berada, korupsi pasti akan di musuhi. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain pun sepakat akan hal itu. Korupsi yang sudah menjangkiti para pejabat baik masyarakat tingkat atas maupun bawah terang saja akan selalu dibenci.

Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak korupsi pun tidak hanya berefek kepada negara, melainkan praktek korupsi tersebut juga berimbas bagi masyarakat semuanya. Korupsi yang begitu menjamur dan berjalan “langgeng” tentu saja tidak akan bisa berdiri sendiri.

...Hal itu (korupsi -red) tidak bisa subur dan menjamur tanpa ada penopangnya. Demokrasi Yahudi yang sekarang ini terjadi di Indonesia adalah salah satunya(penopangnya -red). Demokrasi itu perusak tatanan negara secara bersama-sama dan perampokan kekayaan negara dengan sistematis...

“Hal itu (korupsi -red) tidak bisa subur dan menjamur tanpa ada penopangnya. Demokrasi Yahudi yang sekarang ini terjadi di Indonesia adalah salah satunya (penopangnya -red). Demokrasi itu perusak tatanan negara secara bersama-sama dan perampokan kekayaan negara dengan sistematis,” kata Ustadz Khoirul RS kepada voa-islam.com hari Minggu (26/5/2103).

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Demokrasi merupakan salah satu aspek penting yang melanggengkan adanya praktek korupsi. Ketua DPW FPI Solo ini mencontohkan, dalam pemilihan kepala daerah misalnya, paca calon pemimpin harus merogoh kocek dalam-dalam saat kampanye.

Mulai dari pembuatan spanduk, brosur, iklan di radio dan televisi, dan lain-lain yang kesemuanya tentu saja membutuhkan uang yang banyak. Sedangkan jika dihitung-hitung, jika dia terpilih, baik dari partai Nasionalis atau yang mengaku “partai Islamis” bisa dipastikan gajinya tiap bulan dan selama masa jabatannya tidak akan bisa “membalikkan modal” yang sudah dikeluarkan tersebut.

...Inilah sistematisnya kejahatan korupsi dan Demokrasi yang sama-sama bisa menghancurkan sebuah negeri...

“Kalau sudah seperti itu, dari mana dia bisa mengembalikan uang yang dulu dia pakai buat kampanye? Jelas sekali dengan korupsi uangnya akan kembali. Inilah sistematisnya kejahatan korupsi dan Demokrasi yang sama-sama bisa menghancurkan sebuah negeri,” tegasnya.

Dari itu, anggota Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) ini menjelaskan bahwa Islam-lah satu-satunya sistem pemerintahan yang bisa menghilangkan korupsi. Selain itu, Islam juga mengajarkan cara memilih pemimpin yang murah, efisien dan tidak banyak membuang waktu seperti sistem Demokrasi yang hanya akan melahirkan pemimpin bermasalah.

“Islam mengatur dan mencari pemimpin sesuai Qur’an dan Sunah. Cara memilih pemimpin (dalam Islam -red) gampang dan ekonomis, gak perlu kampanye seperti sekarang ini, gak perlu pasang gambar seperti sekarang ini yang banyak menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang,” pungkasnya. [Khalid Khalifah/voa islam/bringislam]

Read more...

Ucapan Ulama Tentang Demokrasi

DEMOKRASI PASTI KAMI HANCURKAN....!!!

Demokrasi Sistem Kufur Sudah Tidak ada Keraguan atasnya, Haram Mengambil, Mengunakan dan MenyebarLuaskanya.

Berikut Ucapan Para Ulama tentang Demokrasi :

1. Syaikh Abdul Qadim Zallum :”Demokrasi, yang dijajakan Barat yang kafir ke negeri-negeri Islam, sesungguhnya merupakan sistem kufur; tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara global maupun secara partikular...Oleh karena itu, kaum Muslim diharamkan secara mutlak untuk mengambil, menerapkan dan menyebarluaskannya." (Kitab : Ad-Dimuqrathiyah Nizhâm Kufr: Yahrumu Akhdzuhâ aw Tathbiquha aw ad-Da’watu ilayhâ)

2. Syaikh Ali Belhaj : Biang kerusakan moral adalah demokrasi, “Cukuplah saya nyatakan bahwa demokrasi Barat yang bejat itu sebenarnya telah membawa benih-benih kerusakan dan kebejatan moral. Kenyataan yang ada adalah bukti yang paling jelas untuk itu." (Kitab : Ad Damghah al-Qawwiyah li Nasfi 'Aqîdah ad-Dimuqrathiyah)

3. Anwar al-Jundi. :“Pemikiran politik Islam berbeda dengan pemikiran demokrasi Barat, di antaranya karena kedaulatan dalam sistem politik Islam bukanlah di tangan umat, seperti sistem demokrasi, juga bukan di tangan kepala negara, seperti sistem kediktatoran, melainkan ada dalam penerapan syariah Islam.
Dengan demikian sistem politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem apa pun yang telah menyimpang itu/Demokrasi.(Kitab :Sumûm al-Istisyrâq wa al-Mustasyriqûn fî al-'Ulûm al-Islâmiyah, halaman 96)

4. Muhammad Yusuf Musa : Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno maupun dalam pengertiannya yang moderen.” (Kitab : Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, halaman 245)

5. Syaikh Abul A’la al-Maududi. :“Telah saya katakan sebelumnya bahwa pengertian demokrasi dalam peradaban moderen adalah memberikan wewenang membuat hukum kepada mayoritas rakyat..Maka dari itu, kita menentang sistem sekular yang nasionalistis-demokratis, baik yang ditegakkan oleh orang-orang Barat maupun Timur, Muslim ataupun non-Muslim." (Kitab :Al-Islâm wa al-Madaniyah al-Hâditsah, halaman 36)

Begitulah Pendapat Ulama2 Yang Mukhlis(lurus) Tentang Demokrasi, Bagaimana Pendapan Ikhwan fillah...???

Read more...

Biaya Calon Anggota DPR Hingga Rp 6 Miliar

Satpol PP tertibkan spanduk caleg (foto:TEMPO)

Sejumlah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengaku bahwa kompetisi merebut kursi legislatif pada Pemilu 2014 tak semata menjual visi dan misi. Untuk menggaet pemilih, kandidat mesti merogoh kocek miliaran rupiah. “Pemilu masih diwarnai pertarungan uang, bukan visi dan misi,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat kepada Tempo pekan lalu.

Martin mengatakan, calon legislator harus membiayai diri sendiri untuk memperkenalkan diri pada masyarakat. Martin, yang dipasang untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II, mengklaim mesti menyiapkan sedikitnya Rp 1,3 miliar, masing-masing Rp 650 juta untuk mencetak baliho, dan Rp 750 juta untuk biaya tatap muka dengan para pemilih.

Calon legislator Partai Demokrat Ruhut Sitompul menambahkan, pertemuan tatap muka menghabiskan porsi paling besar. Ruhut, yang berencana maju dari daerah pemilihan Sumatera Utara I, mengklaim, politisi butuh sedikitnya Rp 1 miliar untuk menjadi calon legislator. Kurang dari itu, seorang calon sulit berkampanye. Sebabnya, katanya, partai tidak membantu kebutuhan dana kampanye calon.

Dalam penelitian disertasi doktornya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, modal menjadi calon legislator tergantung latar belakang si kandidat. Figur publik dan artis biasanya menyiapkan dana maksimal Rp 600 juta. Sementara birokrat dan pengusaha, setidaknya menyediakan Rp 6 miliar. “Anggaran artis lebih sedikit karena sudah punya modal popularitas,” kata dia.

Pramono mengakui biaya calon selama kampanye tak sebanding dengan pendapatan bersih anggota DPR, yang rata-rata Rp 50 juta per bulan. Namun, seorang pengusaha yang terpilih menjadi anggota DPR bisa memanfaatkan kemudahan akses informasi tentang kebijakan pemerintah. Bermodal jaringan bisnis, mereka dapat mengantisipasi kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menyatakan, tingginya biaya politik pada Pemilu 2014 bakal berdampak pada korupsi politik di Tanah Air. Ia menegaskan, tidak sedikit dari calon legislatif yang berharap uangnya kembali. Karena biaya politik tinggi bakal meningkatkan political cost dan juga memunculkan money politics,” kata Hanta.

Memulai debut sebagai calon legislator dari Partai NasDem, Taufik Basari, yang juga pengacara, hanya menyiapkan dana Rp 200 juta. Sejak awal ia bertekad menghindari politik biaya tinggi. Jika dana yang dihabiskan terlalu banyak, ujar Taufik, legislator hanya berpikir mengembalikan modal selama kampanye. “Saya akan membangun kesadaran masyarakat soal ini.” (tempo.co, 22/4)

Dengan Biaya yang sangat tingi seperti itu, tidak mengherankan jika setelah berkuasa para penguasa banyak yang  korupsi berjamaah. Karena salah 1 untuk mengembalikan modal adalah dengan korupsi. Lalu apakah itu yang disebut wakil rakyat? yang mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dan cenderung abai terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat... [www.bringislam.web.id]

[#Demokrasi MATI!]

Read more...