Larangan Berkerudung Bagi Muslimah di Indonesia: Mana Toleransi Untuk Kelompok Mayoritas?

Oleh: Iwan Januar (Lajnah Siyasah Hizbut Tahrir Indonesia)

Seorang polwan yang bertugas di Jawa Tengah meminta bantuan kepada MUI agar mereka dapat menjalankan hak mereka berbusana muslimah. Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan edaran bahwa busana kerudung bagi polwan hanya berlaku untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Akibatnya, mereka terancam sanksi atau harus melepaskan kerudung saat bertugas.


Fenomena ini adalah sebuah anomali. Sebagai umat mayoritas, umat Islam justru paling kesulitan menjalankan beragam ajaran agama mereka sendiri. Meski sudah merdeka puluhan tahun, akan tetapi kasus kerudung dan jilbab masih saja menjadi ganjalan. Pakaian kerudung baru boleh digunakan di sekolah-sekolah umum pada akhir tahun 80-an. Tepatnya dengan dikeluarkannya SK Dirjen Dikdarmen No. 100/C/Kep/D/1991, yang menghapus SK 052/C/Kep/D.82 tentang seragam sekolah nasional oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Persoalan kerudung dan jilbab faktanya hingga kini tak kunjung selesai.  Masih ada instansi pemerintah dan swasta yang melarang karyawatinya mengenakan kerudung dan jilbab. pada tahun 2012, Geeta International School (GIS), sebuah sekolah internasional di Kota Cirebon sempat melarang siswi dan karyawatinya berjilbab. Namun setelah mendapat dua kali surat peringatan dari Pemkot Cirebon, yang didukung seluruh lembaga pemerintahan, DPRD, dan masyarakat. Pihak sekolah akhirnya menyerah.

Sampai sekarang pun masih saja terdengar berita perempuan pekerja seperti perawat, SPG atau buruh, yang dilarang mengenakan kerudung dan jilbab di tempat mereka bekerja. Ada sebagian yang menjadi pemberitaan, tapi lebih banyak yang terpendam yang akhirnya membuat muslimah itu menyerah atau pindah bekerja di tempat lain.

Namun demikian kasus-kasus intoleransi terhadap umat Islam justru tidak pernah mendapat advokasi dari para pejuang toleransi antarumat beragama. Padahal seperti kita ketahui, sejumlah tokoh liberal dan lintas agama mengkritik SBY karena mendapat penghargaan World Statesman Award dari organisasi Appeal of Conscience Foundation (ACF). Menurut mereka SBY belum berhasil menciptakan suasana toleransi antarumat beragama. Namun para pejuang HAM, kalangan liberal, ataupun tokoh lintas agama mendadak bungkam-tuli-hilang nalar kritisnya saat yang menjadi korban adalah umat Islam. Padahal kasus seperti pelarangan jilbab ini telah berulang kali terjadi di tanah air. Dan ini bukan sekedar aturan kedinasan atau peraturan perusahaan, ini adalah pelarangan atas hak beribadah dan menjalankan aturan agama bagi kaum muslimah. Bukankah ini berarti mereka sudah mendapat perlakuan yang tidak toleran?

Tapi kita memahami bahwa makna ‘toleransi’ yang diperjuangkan kelompok-kelompok itu adalah bagi kepentingan mereka, yakni demokrasi, sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. Tidak berlaku bagi muslim yang menjadi korban karena ketaatan dalam agamanya.

Slogan toleransi yang sekarang sering kita dengar adalah ilusi dan kosong belaka. Sekaligus ironi bagi umat yang mayoritas tapi selalu kesulitan menjalankan aturan agamanya di negeri yang padahal telah dibebaskan oleh nenek moyang mereka dengan darah dan jiwa dari cengkeraman penjajah. Akan tetapi hal itu tidak pernah dipandang sebagai sebuah ketertindasan dan sikap intoleran, karena keinginan kelompok-kelompok liberal dan pluralis adalah memang ingin melucuti keimanan dan ketakwaan dari diri kaum muslimin.

Toleransi umat beragama yang sebenarnya tidak akan pernah diperoleh di alam demokrasi dan sekulerisme. Beberapa negara Barat seperti Prancis adalah contoh ‘baik’ bagaimana cara demokrasi memperlakukan kaum muslimin. Selalu ada standar ganda bagi umat Islam.

Toleransi yang hakiki hanya bisa diperoleh dalam syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah. Dimana penguasanya dengan menjalankan syariat akan melindungi segenap warganya baik yang muslim maupun ahludz dzimmah. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَـمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإنَّ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَـعِينَ عَامَاً». أخرجه البخاري

Dari Abdillah Ibnu ‘Amr radliyallahu ‘anhuma dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Barangsiapa membunuh mu’ahad maka ia tidak mencium wangi surga, dan sesungguhnya wanginya itu didapatkan dari perjalanan empat puluh tahun”. (HR. Al Bukhari)

Wallâh a’lam bi ash-shawâb.

Read more...

TVRI Nasional akan digugat KPI atas tayangan Siaran Tunda Muktamar Khilafah

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Idy Muzayyad menilai TVRI sebagai lembaga penyiaran publik telah mengalami disorientasi kebangsaan dengan menayangkan siaran tunda acara Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Kamis pagi (6/6).

Pasalnya, HTI jelas-jelas mempermasalahkan ideologi negara, nasionalisme dan menolak demokrasi. "Ini sangat fatal, apalagi dilakukan oleh TVRI yang notabene merupakan TV milik negara," ungkap Idy sesaat lalu.

Ia mempertanyakan mengapa siaran itu bisa terjadi. Padahal UU Penyiaran jelas-jelas menyatakan penyiaran diarahkan untuk meneguhkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi demokrasi, dan memperkukuh integrasi nasional.

"Tapi isi siaran TVRI tadi malah berisi sebaliknya. Ini visi kebangsaan TVRI kok bisa amburadul sampai begitu. Bisa dibilang kacau," imbu Idy.

Karena itu KPI akan segera memanggil TVRI untuk meminta klarifikasi dan bila perlu akan diberikan sanksi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Idy menambahkan, berhubungan dengan ideologi negara, lembaga penyiaran harus menunjukkan keberpihakannya secara jelas dan tegas.

"Sangat jadi masalah kalau TVRI dalam hal ini kok malah ada indikasi ketidakjelasan dalam menunjukkan keberpihakan itu, dan malah memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan nasionalisme, kebhinekaan Indonesia, dan semangat kebangsaan lain."

"Terus terang kita tidak bisa memahami motif TVRI. Kita semua sebagai warga negara patut melakukan penelusuran. KPI akan melakukan itu mewakili aspirasi publik. Jangan-jangan ada yang tidak beres," pungkas Idy. rmol.co[zul]

Komentar: 

Kenapa KPI tidak mempermasalahkan tayangan Sinetron yang merusak Moral, tidak mempermasalahka­n pakaian seksi dan peran-peran banci, kenapa tidak mempermasalahka­n ratusan atau ribuan tayangan yang membuat moral bangsa ini rusak. tetapi kenapa KPI mempermasalahka­n tayangan yang hanya tayang 1 jam ini?

Baca Juga : ~ Kembali Panen Dosa~

Read more...

Ambigu, spanduk penolakan kenaikan BBM oleh PKS

JAKARTA– PKS menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM lewat sejumlah spanduk yang terpampang di sejumlah tempat di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Salah satunya bahkan terpampang di depan kantor DPP PKS di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Namun PKS dinilai telah mengkhianati koalisi parpol yang tergabung dalam Setgab pendukung pemerintah. Pengamat politik Gungun Heryanto, menilai PKS telah melakukan standar ganda terhadap hubungan koalisi di setgab, “Seharusnya konsistensi ditunjukkan oleh PKS misalnya kalau dia tidak bisa lagi satu frame atau satu posisi dalam konteks public policy,apalagi public policy yang bersebrangan itu banyak misalnya,  seharusnya PKS kemudian secara gentle berada di luar kekuasaan.” Katanya kepada metrotv.

PKS tidak takut dikeluarkan dari setgab koalisi karena  menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.

Sementara itu Mahfudz Sidiq, wasekjen PKS, berkomentar “Kita Cuma menghindari jangan sampai stempel koalisi itu hanya dipaksakan untuk  menarik, untuk memaksa semua partai dalam koalisi ikut dalam satu suara partai saja.”

Bukan kali ini saja PKS mengambil sikap yang berbeda dengan rekan koalisi yang tergabung di setgab. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM di tahun 2012 PKS juga tidak mendukung bahkan belum lama ini sempat muncul ancaman PKS akan keluar dari setgab karena setgab dinilai tidak efektif dan hanya menguntungkan parpol tertentu.

 (azmuttaqin/arrahmah/GM/www.bringislam.web.id]

Read more...

SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin Setuju Kenaikan BBM

Jakarta - Memang tak perlu ada yang dikawatirkan oleh pemerintahan SBY, terutama dengan adanya sikap penolakan oleh PKS, terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Sebelumnya, PKS dengan sangat tegas menolak kenaikan BBM.  

Seperti diberitakan berbagai media, di mana saat rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemarin malam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hadir. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menjelaskan, pihaknya tidak hadir karena Presiden PKS Anis Matta berkegiatan di luar kota.

Partai koalisi lain tidak perlu khawatir terhadap absennya Anis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, membahas rencana penaikan harga BBM bersubsidi.

"Jadi di luar pertemuan itu sudah ada pertemuan antara ustad Hilmi dengan presiden SBY," imbuhnya, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Bahkan, Tifatul mengaku bertanya langsung kepada Hilmi soal hasil pertemuan itu. "Ustaz Hilmi sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY," ucapnya.

Majelis Syuro merupakan penentu kebijakan partai. PKS akan menggelar rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP) agar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat satu sikap.

Jadi spanduk yang bertebaran di sepanjang jalan di kota Jakarta itu, sebenarnya tidak ada gunanya. Itulah hanyalan "bluffing" (gertakan belaka), kalau meminjam istilah Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin. PKS hanyalah stempel kebijakan pemerintah. Tidak pernah berpihak kepada kepentingann rakyat. af/ilh. [Hisyam Ad-dien/www.bringislam.web.id]

Read more...

Eyang Subur Siap Jadi Capres Berniat Ikut Konvensi Demokrat

– Ada benarnya jika sekarang dikatakan sebagai zaman edan. Bayangkan, seorang dukun yang menyebarkan kemusyrikan bakal mencolonkan diri menjadi presiden negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

MUI Pusat pernah menyampaikan hasil investigasinya dan menyatakan bahwa terbukti Eyang Subur melakukan praktek perdukunan.

"Ditemukan adanya praktek perdukunan dan peramalan oleh saudara Subur, yang dibuktikan oleh kesaksian (syahadah) sejumlah orang yang sulit untuk terjadinya kebohongan, serta indikasi kuat dalam proses klarifikasi yang menunjukkan adanya praktek yang dimaksud," kata wakil sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, Senin (22/4/2013), di kantor MUI Pusat.

Sesuai hasil kajian MUI tahun 2005 dalam Munas dengan momor: 2/MUNAS VII/MUI/6/2005 ditegaskan, praktek perdukunan dan peramalan adalah haram hukumnya.

Seperti diketahui, nama Eyang Subur mencuat setelah berseteru dengan komedian Adi Bing Slamet. Pria gaek yang pernah memiliki 8 istri ini berencana mencalonkan diri sebagai Presiden RI.

Tak main-main, tim sukses Eyang Subur pun mengundang beberapa politikus dan aktivis. Antara lain, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto dan aktivis yang juga bekas anggota DPR Hatta Taliwang.

Dalam dalam pertemuan itu, Eyang Subur dan tim mengutarakan niat untuk maju sebagai calon presiden dari jalur independen. Tapi, Tri Dianto, mengingatkan bahwa jalur independen hanya ada di pemilihan kepala daerah.

Karena itu, Tri Dianto menyarankan pria yang pernah dinyatakan menyimpang dari aqidah dan syariat Islam oleh MUI itu untuk ikut konvensi capres Demokrat. Meski memang, sebelumnya Eyang sudah tahu dan berencana untuk ikut konvensi.

"Saya jelaskan, hak setiap orang untuk ikut konvensi. Demokrat katanya partai terbuka. Kalau berani membuka, harus berani menerima. Kalau persyaratan memenuhi, nggak ada salahnya ikut daftar sebagai capres dari Partai Demokrat," jelas Tri Dianto di kediaman Eyang Subur di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (27/5/2013).

Sementara menurut Hatta Taliwang, Indonesia membutuhkan Capres supranatural seperti Eyang Subur.

“Yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sudah tidak terjangkau, kita butuh capres supranatural untuk melihat sebaiknya Indonesia bagaimana,“ ujar Hatta Taliwang saat melakukan kunjungan bersama Tri Dianto.

Eyang Subur yang tak hafal surat Al-Fatihah ketika dites oleh MUI Pusat itu digadang-gadang bisa menyelamatkan Indonesia.

“Beliau berhak sebagai warga negara. Barangkali ada kekuatan lain yang bisa menyelamatkan Indonesia, karena Indonesia sudah tidak masuk akal. Kita butuh kekuatan-kekuatan lain yang bisa menyelamatkan Indonesia,“ pungkasnya.  [Widad/dbs/voa Islam/www.bringislam.web.id]

Read more...

Bos Parpol Juara Bolos

JAKARTA - Badan Kehormatan (BK) DPR telah mengumumkan nama-nama anggota Dewan pembolos.  Ternyata, mereka yang kerap absen rapat justru anggota Dewan yang merupakan pimpinan partai politik. 

”Kebetulan si pemalas ini adalah pimpinan fraksi, atau pimpinan partai. Pada saat paripurna, kursi-kursi mereka kosong,” kata anggota BK DPR Ansory Siregar dalam acara Polemik bertema Ketidakhadiran Anggota DPR, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin. 

Anshori meminta, alasan bahwa yang penting kualitas kinerja dibandingkan kuantitas kehadiran anggota DPR dalam rapat penting, diakhiri. Menurut dia, kinerja dan kehadiran berbanding lurus, karena keduanya saling terkait. 

”Justru kalau ada anggapan buat apa hadir di rapat, yang penting kualitas kinerja, maka logika itu nggak nyambung,” kata anggota Fraksi PKS tersebut. 

Menurut dia, sanksi terhadap anggota DPR yang membolos tetap harus diberikan. Mereka yang membolos juga tetap harus diumumkan ke publik. Saat ini upaya mengawal kehadiran anggota DPR dilakukan dengan cara presensi finger print mulai Oktober 2012. Alat tersebut ditaruh di ruang rapat paripurna. 

”Namun kini ditengarai ada yang menaruh di ruang fraksi. Jadi, start menuju rapat dari ruang fraksi. Saya curiga ini buat akal-akalan saja. Akhirnya tetap saja tidak hadir dalam rapat,” kata dia.

Dia juga masih menyayangkan pola pikir sebagian anggota BK yang masih kental dipengaruhi baju partai, sehingga tidak berpikir objektif untuk kebaikan bersama dalam mencegah pembolosan anggota Dewan. Mereka malah terkesan melindungi anggota fraksinya yang kerap absen rapat.  

”Saya pernah usulkan agar komposisi anggota BK 50 persen anggota DPR dan 50 persen dari luar, agar baju parpolnya bisa lepas. Sayang, usulan saya ini tidak ada yang mendukung,” kata Anshori. 

Pengumuman BK DPR tentang nama-nama wakil rakyat pembolos patut diapresiasi. Langkah tersebut, menurut pengamat politik yang juga Direktur Nasional Lingkar Madani (Lima) Ahmad Fauzi ‘’Ray’’ Rangkuti, efektif.

”Ini langkah yang efektif untuk memberikan efek jera. Hal ini karena diberitakan pers secara kontinyu dan menjadi perhatian publik. Kalau sudah begitu akan mempengaruhi elektoral anggota pembolos,” kata Ray dalam diskusi yang sama. 

Di sisi lain Ray menyayangkan sikap beberapa anggota DPR yang marah-marah kepada BK. Menurut dia, seharusnya anggota DPR yang bersangkutan memberi klarifikasi dengan cara yang baik, dengan membeberkan buku putih yang menjelaskan kehadiran dan kinerja mereka. 

”Kalau gampang marah-marah, publik justru curiga pembolos tersebut tak punya dalil kuat untuk membantah laporan BK. Marah-marah justru menjauhkan simpati publik. Lebih baik buat buku putihnya dan sampaikan ke publik,” kata Ray. 

Tak Amanah

Pengumuman BK berpotensi meresahkan para anggota DPR pembolos. Menurut anggota Fraksi PDIP DPR Arif Budimanta, yang ditakutkan anggota Dewan adalah cap bahwa mereka tidak amanah terhadap rakyat yang diwakilinya.

”Pasti mereka takut dicap tidak amanah. Tapi juga perlu digarisbawahi, yang hadir tapi hanya tidur, bahkan main game, atau buka situs nggak bener pas rapat, apakah itu juga masuk kategori menjalankan amanah. Jadi walaupun hadir, kualitas kinerja mereka tetap rendah,’’ kata Arif dalam kesempatan yang sama. 

Selain itu publik juga harus tahu pengertian kinerja DPR. Dia memberi contoh kinerja dalam penyusunan RUU yang sangat penting bagi hajat hidup rakyat.Bisa jadi RUU tersebut tidak jadi karena sikap pemerintah yang sangat kaku, tak mau mencari jalan tengah. 

”Akhirnya RUU nggak jadi juga, dan kami dianggap malas karena RUU nggak jadi-jadi. Padahal itu karena pemerintah tetap ngotot. Jadi kami serbasalah di mata publik,” kata dia.

Selain itu dia juga meminta kehadiran fiktif harus dituntaskan.

”Nyatanya tidak hadir, tapi ada dalam daftar presensi. Juga tertibkan mereka yang hadir pas mengisi daftar presensi, setelah mengisi, ikut rapat sebentar, lalu kabur,” paparnya. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku baru tahu banyak anggota fraksinya sering bolos. Dia akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas ini. 

”Partai Demokrat selalu menegakkan kinerja, itu yang selalu kami ingatkan,” kata Nurhayati.

Di sisi lain, BK menerima banyak protes dari anggota Dewan karena membuka daftar presensi. Sebab, dalam pemberitaan tak dijelaskan alasan ketidakhadiran mereka. Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo mencontohkan, yang komplain di antaranya anggota Fraksi Golkar Tetty Kadi Bawono. Kehadiran Tetty dalam sidang paripurna hanya 25 persen, sedangkan 75 persen izin.

”Orangnya rajin, tapi pas masa sidang 2011-2012, kebetulan dia lagi di luar negeri, sehingga harus dijelaskan,” kata Siswono. 

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengapresiasi langkah BK. Namun, kata dia, pimpinan DPR dan anggota memiliki aturan berbeda. 

Tugas pimpinan DPR sangat berat, hari libur pun mereka harus masuk.Seharusnya tingkat kehadiran ketua DPR dan MPR nol persen, sebab mereka tidak pernah tanda tangan. 

”Saya menelepon Badan Kehormatan. Pimpinan DPR dan MPR itu tidak ada presensinya. Kalau dirilis, hasilnya pasti nol,” kata dia.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid tak menampik beberapa anggotanya kerap tak hadir dalam sidang paripurna. Namun, Hidayat tidak suka mereka disebut bolos. 

Definisi membolos dan tidak hadir, kata Hidayat, memiliki perbedaan. Bolos, kata dia, tidak datang tanpa keterangan. Sementara, anggota fraksinya sudah izin karena ada tugas di luar. Ia mencontohkan Fahri Hamzah yang jika tidak ikut rapat selalu izin karena ada tugas lain. Ada panja, komisi, kadang badan DPR. 

”Tak hadir dan sakit itu beda,” kata Hidayat.  

Wakil Sekjen PAN Teguh Juwarno memastikan anggota Dewan dari fraksinya yang rajin membolos tidak akan diajukan lagi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Menurut Teguh, tingkat kehadiran merupakan salah satu syarat maju sebagai caleg lagi. (F4,viva-59/suara merdeka/www.bringislam.web.id )

Komentar: Wahhh..... Waktu kampanye, mulutnya berbusa-busa merayu rakyat untuk memilihnya. Giliran sudah terpilih jadi anggota DPR gak siap dengan kerjanya, jarang ikut rapat, tapi fasilitas dan gaji minta serba wah...bonus ngelencer luar negeri pula. Sudah bolosan gitu, sssttt... banyak korupsinya. Rakyat benar-benar tertipu... Pantesan saja rakyat sudah nggak percaya dengan parpol....[ust.M Ihsan Abdul Djalil] 

Read more...

Drama Politik BBM

Oleh: Arim Nasim

Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam FPEB UPI Bandung

Publik mungkin masih ingat, sebuah drama politik bernama Sidang Paripurna DPR tanggal 31 Maret 2012, pada saat itu DPR telah berhasil memainkan drama dengan sempurna  untuk meloloskan keinginan para kapitalis asing/lokal tapi  menyenangkan sementara waktu rakyat karena kenaikan harga BBM pada waktu itu ditunda.

Drama politik  terkait BBM mungkin akan terjadi lagi tahun 2013 dengan episode yang berbeda, Kalau tahun 2012 Topiknya adalah BBM naik atau Tidak, Topik drama kali ini adalah “kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin disetujui atau tidak  “, yang dibungkus dalam tajuk perubahan APBN 2013. Kenapa topiknya kompensasi kenaikan BBM karena DPR pada tahun 2013 sudah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Namun, Pemerintah belum berani menaikkan BBM karena ini akan mengakibatkan bertambahnya orang miskin sehingga Pemerintah meminta DPR menyetujui dana kompensasi kenaikan BBM bagi rakyat miskin seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, ketika menyampaikan proposal  kompensasi kenaikan harga BBM dalam  Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) senilai Rp27,186 Triliun, Agung Laksono meyakini  DPR akan menyetujui proposal ini. Dalam kesempatan lain Menko Kesra menyatakan dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)  yang besarnya antara Rp.100.000 sd 150.000 selama  maksimal 6 bulan dengan jumlah rakyat yang disantuni sebesar 65 juta orang.

Menjelang 2014 ?

Walaupun Presiden SBY memastikan bahwa Pemerintah  akan menaikkan harga BBM, tapi kelihatannya masih galau.  Kegalauan SBY  untuk menaikan harga BBM karena dipastikan kebijakan ini akan mendapat penolakan dari masyarakat dan akan menambah orang miskin baru, ini semua tentu akan berdampak kepada  citra yang jelek terhadap partai penguasa, seperti yang disampaikan oleh Menko Kesra ,  untuk mencegah naiknya angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, bayangkan saja jika BBM naik, semua harga naik dan pendapatan mereka tetap, apa jumlah angka kemiskinan tidak akan bertambah ? karena itulah untuk menutupinya kebijakan yang tidak pro rakyat ini, maka Pemerintah menutupinya dengan program P4S yang salah satunya  BLSM.

Akan tetapi keyakinan Pemerintah bahwa program kompensasi ini akan disetujui ternyata masih diragukan, yang terjadi justru sebaliknya menurut Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan: Proposal dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tidak layak disetujui DPR RI karena sejumlah alasan, selain  karena sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam APBN 2013 seperti raskin, beasiswa untuk siswa miskin, juga ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju pemilu 2014.

Alasan untuk menolak proposal menurut Bambang adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola BBM bersubsidi karena persentase yang dicuri atau diselundupkan oleh oknum aparat Negara diperkirakan sampai 30 %, walaupun pemerintah membenarkan tapi respon pemerintah atas masalah ini masih minimalis

Kepentingan  siapa ?    

Kalau kenaikan BBM akan mengakibat rakyat miskin bertambah, lalu untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut di lakukan pemerintah. Betulkan kenaikan BBM ini disebabkan subsidi tidak tepat sasaran  dan sebagian besar dinikmati oleh orang kaya ?

Betul memang, kita akan tersentak ketika melihat Iklan yang disampaikan oleh pemerintah untuk menunjukkan BBM subsidi ini salah sasaran, seperti iklan orang kaya pemilik Toyota Alphard yang menggunakan premium. Ini mungkin dianggap mengusik rasa keadilan,  tapi kenapa dalam kasus Lumpur Lapindo yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, Pemerintah dengan “ikhlasnya” mensubsidi 7,2 Trilyun . Padahal penerima bantuan/subsidi tersebut adalah hanya seorang yaitu pemilik perusahaan yang masuk dalam kategori 40 orang terkaya di Indonesia.

Oleh karena itu alasan utama pemerintah menaikkan BBM adalah bukan karena subsidi tidak tepat sasaran tapi memang merupakan program pemerintah untuk menyempurnakan liberalisasi Migas dari sektor hulu dan hilir, di sektor hulu liberalisasi ini sudah berhasil dengan dikuasainya tambang BBM oleh asing dan swasta dengan hasil 87% tambang migas dikuasai swasta, sedangkan di sektor hilir masih terhambat karena adanya subsidi BBM.

Karena itulah perlahan, tapi pasti pemerintah berupaya untuk menyerahkan harga BBM ini ke mekanisme pasar sesuai dengan kebijakan liberalisasi. Agar kebijakan pengurangan subsidi ini kelihatan pro rakyat miskin, Pemerintah menggunakan alasan: subsidi BBM tidak tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati oleh orang-orang kaya.

Alasan ini sebenarnya alasan yang disarankan oleh World Bank ketika memaksa Pemerintah untuk menghapus subsidi. Ini terungkap dalam dokumen World Bank: “ Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasi-kan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya” (Indonesia Country Assistance Strategy/World Bank, 2001).
[www.bringislam.web.id]
(Sumber : Pikiran Rakyat, Sabtu 11 Mei 2013)

Read more...

Asnat Bell,guru honor NTT, 10 thn mengabdi,gaji hanya 50 ribu/bln

Asnat Bell mengajar selama 7 jam setiap harinya, mengajar 9 mata pelajaran di kelas 1. Sejak mengajar dari Tahun 2002 hingga sekarang, gaji yang terima pun hanya 50 ribu perbulan, gajinya turun kadang 3 - 4 bulan. Dengan 50 ribu gajinya sebagai guru honor di SD terpencil ini, Asnat bell juga harus menghidupi 3 orang anaknya dan keluarganya. Ditambah lagi dengan keadaan geografis tanah di Amanuban Timur ini yang kering, dingin, dan susah air, membuat pertanian tidak bisa tumbuh. Asnat Bell hanya lulusan SMA, bersama teman-temannya mengajar di SD GMIT mulai tahun 2002, kini hanya dia saja yang bertahan, temannya berhenti. Karena hati dan panggilannya mengajar, untuk mengentaskan kebodohan dan kemiskinan membuat dia tetap mengajar di Sekolah ini.
Perjuangan Asnat Bell, Guru Honor Pedalaman NTT Selama bertahun-tahun mengabdi dan mengajar, Asnat Bell jauh dari pengangkatan menjadi seorang Guru PNS, kenapa? Karena kebijakan sekolah, seorang guru yang akan jadi PNS harus melanjutkan ke jenjang pendidikan keguruan, minimal D3, Asnat Bell hanya SMA. Pengorbanannya mengajar selama 10 tahun tidak berarti apa-apa, ternyata syarat menjadi PNS itu ijazah pendidikan keguruan.

Di desa Ini, banyak anak-anak yang putus sekolah, walau sekolah gratis, kemiskinan membuat anak-anak membantu ortunya bekerja daripada sekolah. Di sekolah ini ada 4 guru honor dan 3 PNS, tentu yang PNS adalah kepala sekolahnya, sejak teman-temannya mengundurkan diri, sekolah ini kosong Asnat bell tetap mengajar, walau gaji sangat tidak memadai, pengemis di Jakarta lebih besar penghasilanya dari pada gaji honor Asnat Bell. Asnat bell mengajar 7 sehari, selama 26 hari, 182 jam, gaji yang dia dapat 50 ribu sebulan, perjam Asnat Bell hanya di hargai 277 perak Pengemis di kota-kota besar sekali lampu merah bisa dapat 1000 rupiah, miris, gaji guru honor lebih sangat tidak manusiawi, kemana dana BOS? Bagaimana Bisa anak-anak NTT menjadi setara dengan anak-anak di pulau Jawa? kalau kesejahteraan guru tidak diperhatikan. Bagaimana mau mengajar yang baik kalau guru harus berfikir keras untuk memenuhi kebutuhannya, tidak akan fokus mengajar, banyak yang dipikirkan.

Asnat Bell masih berharap, semoga tahun ini dia menjadi PNS, di tahun ke-11 dia mengajar, semoga pemerintah mengangkat dia menjadi PNS. Masih banyak Asnat Bell -Asnat Bell di Pedalaman NTT ini, mereka mencoba memberikan pengajaran, agar anak-anak NTT dapat membangun desanya, daerahnya. Semoga kisah ibu Asnat Bell dapat menginspirasi kita, dan pemerintah menjadi peduli dengan Indonesia Timur.

Ia tidak mengeluh
Ia tidak pernah menyesali nasibnya
Ia tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk merubah nasibnya
Ia hanya ingin membuat anak-anak di NTT memiliki bekal ilmu yang akan mereka pakai untuk kedepannya..

[www.bringislam.web.id]

Read more...

Demokrasi Ciptakan Pemerintah Sableng 212

Demokrasi terbukti hanya menciptakan pemerintahan sableng 212. “Artinya, dua tahun pertama untuk kembalikan modal. Satu tahun untuk mengabdi. Dan dua tahun sisanya untuk persiapan maju dalam pilkada berikutnya,” ungkap Ketua DPD II Barito Selatan Muhammad Bakrie saat menyampaikan orasi dalam acara Muktamar Khilafah bertempat di Stadion Tuah Pahoe, Km 5 Palangkaraya Ahad (12/5). Sehingga, mustahil model pemerintahan semacam ini akan mampu melayani kebutuhan dan menuntaskan problematika di masyarakat.

 

Acara Muktamar diguncang oleh seruan syariah dan khilafah dari 3000 peserta kaum muslimin se Kalimantan Tengah yang memadati stadion. Tujuan muktamar adalah untuk memupuk kesadaran politik dan opini penegakan syariah dan khilafah sebagai penganti sistem demokrasi sekuler yang terbukti bobrok.

 

Dalam pidato pembukanya, Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalteng Ustad Hadian Susilo menjelaskan latar belakang acara Muktamar Khilafah dilaksanakan pada bulan Mei ini karena bertepatan dengan bulan Rajab. “Karena bulan Rajab, tepatnya 28 Rajab 1342 H Khilafah Islamiyah di Turki diruntuhkan Musthafa Kamal atas dukungan Inggris,” ungkapnya dengan nada tinggi. Hadian menuturkan sejak runtuhnya khilafah, umat Islam kehilangan institusi yang menjadi pelaksana syariah, pelindung dan pemersatu umat Islam. Selain itu, umat ini terus dilanda berbagai musibah tanpa henti. Umat Islam dicabik-cabik, ditumpahkan darahnya, dirampas kekayaannya, dihinakan agamanya, dan dijajah kaum kafir. “Sungguh, tiadanya khilafah benar-benar merupkan umm al-jarâim, induk dan pangkal aneka musibah, keburukan, dan kejahatan,” tegasnya.

Pembicara kedua, Ketua DPD HTI Kotawaringin Barat Abu Nasir menyatakan bahwa barat kini sedang berada di ambang kehancuran akibat resesi ekonomi berkepanjangan, konflik politik, kehancuran moral, kriminalitas dan problematika sistemik lainnya. Pada sisi lain, tanda tanda kebangkitan Islam semakin dekat dan nyata di depan mata. Allah membuktikan kebenaran sabda Nabinya yang berbunyi,“Ina-Llaha takaffala bi Syam wa ahlihi (Allah telah menjamin Syam dan penduduknya).” Hal ini dibuktikan dengan terus berkobarnya api Revolusi Syam hingga, meski telah memasuki tahun ke-3.

Menurut Abu, Revolusi Syam juga berbeda dengan Revolusi Mesir, Tunisia, Libya maupun Yaman. Revolusi Syam adalah Revolusi Islam, yang tidak hanya bertujuan menumbangkan Rezim Kufur, Bashar Assad, tetapi bertujuan untuk menegakkan Khilafah yang menerapkan sistem Islam. Adapun orator ketiga, Muhammad Bakrie menjelaskan bahwa salah satu sumber malapetaka bagi umat ini karena diterapkannya sistem kufur demokrasi dan nasionalisme. Siapapun yang melaksanakan sistem kufur yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam ini, pasti akan berbuah pada bencana dan penderitaan.

Untuk itu, menurut DPP HTI Pusat Jakarta, Tun Kelana Jaya, arah perubahan yang kita tuju adalah melanjutkan kehidupan Islam (isti`nâfu hayâtil islâmiyyah).  Melanjutkan kehidupan Islam maknanya adalah ‘audatul muslimîn ilal ‘amali bi jami’i ahkâmil Islâm (mengembalikan kaum Muslimin untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam) baik akidah, ibadah, akhlak, muamalat; sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri.

Selain itu, melanjutkan kehidupan Islam berarti merubah negeri-negeri Islam menjadi dâr al-Islâmserta merubah masyarakat di negeri-negeri Muslim menjadi masyarakat islami.  Misi ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan tegaknya khilafah dan mengangkat seorang khalifah bagi seluruh kaum Muslimin yang dibaiat atas dasar ketaatan kepada al-Quran dan as-Sunnah.

Acara Muktamar Khilafah digelar oleh DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Kalimantan Tengah dan 31 kota besar se Indonesia. Puncak acara pada Ahad, 2 Juni 2013 bertempat di stadion Gelora Bung Karno Jakarta. (harian Borneonews, 13/5/2013)

 

[www.bringislam.web.id]

Read more...

Tuhan Jenis Apa Yang Melegalkan Homoseks?

Slogan demokrasi Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) kembali dipertanyakan kebenarannya oleh tokoh masyarakat yang berfikir rasional, di antaranya adalah Muhammad Ismail Yusanto, lantaran pada Selasa (23/4) negara demokrasi Prancis melegalkan pernikahan sesama jenis (homoseksual/lesbianisme).


“Vox Populi, Vox Dei. Bila benar suara rakyat adalah suara Tuhan, kira-kira Tuhan jenis apa, yang mau legalkan pernikahan sejenis?” tohok Jubir Hizbut Tahrir Indonesia dalam kultwitnya, Kamis (2/5) di @ismailyusanto.

Karena, ungkap Ismail, di dunia hewan yang paling menjijikkan sekalipun, se-anjing-anjingnya anjing, tak dijumpai gejala lesbianisme dan homoseksualitas.

Dalam kultwit no 8, 9 dan 10 Ismail berkicau:

8. Dimana-mana, kalau ada ayam jantan ngejar ayam jantan, pasti mau tarung, bukan mau kawin.
9. Lah, ini di lingkungan manusia, jenis makhluk yang katanya paling berakal, koq disahkan aksi “jeruk makan jeruk”.
10. Secara rasional, siapa yang berani bilang bahwa pernikahan sejenis adalah sebuah kebaikan?

Tuhan Legalkan Riba?

Di Indonesia, prediksi Ismail, contoh ekstrim tersebut pasti ditolak karena katanya tidak mungkinlah kesepakatan gila seperti itu bakal terjadi di negara mayoritas Muslim.

Namun faktanya, kegilaan yang ekstrim lainnya justru tumbuh subur dan dianggap biasa.

Misalnya terkait perbankan. “Di negeri ini, seperti di banyak negara lain, perbankan dijalankan dengan prinsip ribawi, padahal semua agama melarangnya,” tegas Ismail.

Dalam kicauannomor 20-22 Ismail berargumentasi:

20. Dalam agama Yahudi dan Nasrani misalnya, mereka yang membungakan uang dianggap melakukan penipuan dan perampokan.
21. First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktekkan bunga.
22. Larangan bg masy luas dikeluarkan o Council of Vienne (1311) yg nyatakan bunga itu tdk berdosa maka ia dinyatakan murtad dari Kristen
Sedangkan dalam Islam larangannya sangat jelas dan ancamannnya sangat tegas. “Barang siapa yang tidak menghentikan memungut riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul, serta mereka akan kekal di dalam neraka,” tegas Ismail mengutip Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

Di penghujung kultwitnya, Ismail kembali menggugat:

25. Bila hingga skrng, perbankan ribawi ini kokoh berdiri dgn landasan UU yg tlh disepakati wakil rakyat, suara Tuhan yg mana yg diikuti?[][mediaumat/www.bringislam.web.id)

Read more...

Siapa Butuh Negara Demokrasi? (Who Needs Democratic State)

Karut marut negeri sungguh menyesakkan dada kita. Sungguh sulit diterima nalar, bagaimana seorang bocah kecil yang berusia 8 tahun – kalau kemudian memang terbukti benar—tega membunuh teman sepermainannya sendiri, yang usianya baru 6 tahun.


Sampai sekarang polisi belum bisa memastikan apa motif sebenarnya dari tersangka pelaku, namun diduga karena korban memiliki utang seribu rupiah kepada pelaku. Bagaimana mungkin anak sekecil itu sudah menjadi pembunuh ?

Maraknya pencabulan, pemerkosaan, sampai pembunuhan sangat mengkhawatirkan kita.  Pelakunya pun tak jarang masih berusia sangat muda. Seperti yang terjadi di Gowa Sulawesi Selatan, lima orang siswa SD memperkosa temannya sendiri , akibat kecanduan nonton film porno.  Maraknya pula pencabulan yang dilakukan justru oleh ayah sendiri yang seharusnya menjadi pelindung, atau oleh guru sendiri yang seharusnya menjadi teladan.

Kita juga bersedih melihat lima orang siswa SMA 2 Tolitoli mempermainkan sholat yang seperti yang kita saksikan dalam laman Youtube. Apakah begitu buramnya kondisi pendidikan kita, sehingga mereka tega mempermainkan ibadah suci umat Islam?

Kita juga sulit untuk mencari apa prestasi dari negara ini yang bisa kita banggakan. Hampir semua perkara, negara tidak becus mengurusnya. Mengurus Ujian Negara (UN), yang sudah puluhan tahun dilakukan, tidak becus.  Banjir dan kemacetan , seolah menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan, terus terjadi dan berulang. Harga-harga pun sering kali sulit dikontrol seperti bawang dan daging.

Masalah korupsi pun membuat kita miris. Meskipun sudah banya pelaku koruptor  yang ditangkap, dihukum dan dipenjarakan, namun masih saja koruptor-koruptor baru bermunculan.  Saat media masih marak membicarakan korupsi proyek pembangunan pusat sarana olahraga nasional Hambalang, Bogor, KPK menangkap ketua DPRD Bogor, Iyus Juher sebagai tersangka kasus pembangunan makam yang juga ada di Bogor.

Sulitnya memberantas Korupsi ini sampai-sampai presiden SBY mengungkapkan rasa frustasi, kejengkelan , dan kegeramannya. Di depan peserta dialog Forum Pasar Global di Singapura (23/4), Presiden SBY menyatakan betapa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintah pun kembali dengan teganya menyusahkan rakyatnya sendiri. Pemerintah bersikukuh untuk menaikkan harga BBM. Apapun ceritanya, pengalaman menunjukkan kenaikan BBM pasti akan menambah beban hidup masyarakat.

Menurut Pengamat ekonomi Komite Ekonomi Nasional (KEN) Nina Septi Triaswati, Dengan menaikkan harga BBM menjadi 6500 perliter jika diterapkan mulai awal Mei, pemerintah  maka hanya akan menghemat Rp16 triliun hingga akhir tahun. Sementara sebenarnya masih banyak cara lain untuk mendapatkan Rp 16 trilyun itu, tanpa menaikkan BBM yang sudah diduga kuat akan memberikan dampak yang menyulitkan masyarakat.

Untuk mendapatkan 16 trilyun, kenapa tidak dihemat dari Belanja birokrasi di APBN 2013 yang besarnya mencapai 400,3 triliun. Kenapa pula pemerintah selalu menjadikan rakyat sebagai tumbal kebijakannya ?  Padahal disisi lain kita akan punya pendapatan yang sangat besar – mencapai lebih dari 1000 trilyun –  kalau kekayaan alam berupa tambang-tambang yang dikuasai asing itu diambil alih, dikembalikan sebagai pemilikan rakyat, yang dikelola oleh negara dengan baik, dan hasilnya untuk kepentingan rakyat . Lagi-lagi kenapa selalu rakyat yang dijadikan tumbal ?

Satu tambang emas Freeport saja sebenarnya lebih dari cukup untuk menutupi 16 trilyun itu. Menurut  Marwan Batubara , potensi kerugian negara dari kontrak karya pertambangan dengan PT Freeport diperkirakan mencapai 10 ribu triliun rupiah. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies itu  mengatakan, potensi kerugian itu berasal dari hasil penjualan kandungan emas, tembaga dan perak di area Tembagapura, Timika Papua.

Tercatat, dari tahun 2005 – September 2010, total penjualan PTFI sebesar US$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta atau Rp 6,588 triliun. (Baca kotrak freeport di http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport).

Kita kembali tegaskan inilah potret negara demokrasi yang kita anut. Semua karut marut yang kita hadapi sekarang pangkalnya adalah sistem demokrasi. Demokrasi , bukan hanya sistem kufur, namun juga telah melahirkan berbagai banyak persoalan. Demokrasi, telah melahirkan sistem politik transaksional, yang menumbuhsuburkan korupsi dan kolusi.

Liberalisme (kebebasan) yang menjadi nilai penting dari sistem demokrasi telah benar-benar merusak. Kebebasan bertingkah laku, memarakkan kemaksiatan dan kejahatan seksual. Kebebasan pemilikan telah melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang rakus. Ekonomi yang memiskin rakyat dan memberikan jalan pada negara-negara imperialis untuk merampok kekayaan alam kita.  Perlu kembali kita garis bawahi, semua ini merupakan penyakit bawaan dari sistem demokrasi. Bukan penyimpangan dari sistem demokrasi.

Karena itu yang kita yang harus lakukan bukan meluruskan atau memperbaiki sistem demokrasi. Karena sistem ini telah sakit sejak lahir dan mengandung dan memproduksi virus berbahaya dari tubuhnya sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mencampakkan demokrasi ke tong sampah peradaban.

Tidak berhenti disana, kita menggantikannya dengan sistem yang dijamin kebenarannya karena berasal dari Allah SWT, yaitu sistem Islam.  Sistem Islam akan akan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dengan sistem khilafah sebagai institusi negaranya.

Karena itu siapa yang butuh dengan negara demokrasi yang karut marut ini ? Siapapun berpikir sehat , apalagi di dasarkan kepada aqidah Islam, akan menyimpulkan, kita tidak butuh sistem demokrasi yang kufur dan merusak ini ! Yang kita butuhkan adalah sistem Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam. Dengan itu kita akan mendapatkan keridhoan Allah SWT, kebaikan di dunia maupun di akhirat. (htipress/www.bringislam.web.id)

Read more...