Anis Matta: Menaikkan Harga BBM Hak Pemerintah, Menteri PKS Wajib Dukung

Jombang - Melalui rapat Setgab koalisi, pemerintah bakal menaikkan harga BBM. Presiden PKS Anis Matta menanggapi bahwa untuk menaikkan harga BBM itu merupakan hak pemerintah.

"Kalau ingin menaikkan harga BBM, sebenarnya pemerintah mempunyai hak. Tak perlu tanya ke DPR. Namun karena pembahasannya di DPR, jadinya dibahas bersama DPR," kata Anis.

Pernyataan itu dilontarkan Anis Matta kepada wartawan saat berziarah bersama rombongannya ke makam keluarga besar Ponpes Tebuireng di Jombang Jawa Timur, Selasa (4/6/2013) malam.

"Sebenarnya DPR sudah memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk menaikkan harga BBM," ujarnya.

Sementara saat ditanya mengapa soal menteri yang menyetujui kenaikan tersebut, Anis menjawab diplomatis. Sebagai menteri, meski dari PKS sudah kewajibannya mendukung pemerintah.

"Kalau menteri-menteri itu membantu presiden. Ya wajib mendukung," pungkasnya.

Sejumlah anggota koalisi berang dengan sikap PKS ini yang cenderung mendua. Di satu sisi, ada yang mendukung, namun sisi lain mereka menolak dengan keras, bahkan dengan membuat spanduk di jalanan.

Tak heran, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf sampai melontarkan kata 'munafik' bagi partai yang tengah dililit kasus korupsi impor daging itu.

[dtik/www.bringislam.web.id]

Read more...

Ambigu, spanduk penolakan kenaikan BBM oleh PKS

JAKARTA– PKS menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM lewat sejumlah spanduk yang terpampang di sejumlah tempat di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Salah satunya bahkan terpampang di depan kantor DPP PKS di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Namun PKS dinilai telah mengkhianati koalisi parpol yang tergabung dalam Setgab pendukung pemerintah. Pengamat politik Gungun Heryanto, menilai PKS telah melakukan standar ganda terhadap hubungan koalisi di setgab, “Seharusnya konsistensi ditunjukkan oleh PKS misalnya kalau dia tidak bisa lagi satu frame atau satu posisi dalam konteks public policy,apalagi public policy yang bersebrangan itu banyak misalnya,  seharusnya PKS kemudian secara gentle berada di luar kekuasaan.” Katanya kepada metrotv.

PKS tidak takut dikeluarkan dari setgab koalisi karena  menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.

Sementara itu Mahfudz Sidiq, wasekjen PKS, berkomentar “Kita Cuma menghindari jangan sampai stempel koalisi itu hanya dipaksakan untuk  menarik, untuk memaksa semua partai dalam koalisi ikut dalam satu suara partai saja.”

Bukan kali ini saja PKS mengambil sikap yang berbeda dengan rekan koalisi yang tergabung di setgab. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM di tahun 2012 PKS juga tidak mendukung bahkan belum lama ini sempat muncul ancaman PKS akan keluar dari setgab karena setgab dinilai tidak efektif dan hanya menguntungkan parpol tertentu.

 (azmuttaqin/arrahmah/GM/www.bringislam.web.id]

Read more...

Tifatul Buka Rahasia: Hilmi Aminuddin Setuju Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Sikap Tifatul Sembiring yang mendukung kenaikan harga BBM bukan tanpa dasar. Rupanya eks Presiden PKS ini sudah mendapat restu dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Tifatul mengaku sudah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Dalam pertemuan itu, menurut Tifatul, Hilmi menyatakan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Ustad Hilmi Aminuddin. Ketua Majelis Syuro Ustad Hilmi sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil oleh SBY. Jadi di luar pertemuan itu (rapat Setgab -red) sudah ada pertemuan antara Ustaz Hilmi dengan presiden SBY," tutur Tifatul.

Hal itu dia sampaikan sebelum rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Tifatul mengatakan keputusan itu akan disosialisasikan ke internal PKS. Sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan BBM dari pemerintah, Tifatul akan membuka pandangan elite PKS yang menolak kenaikan harga BBM agar setuju dengan kebijakan pemerintah.

"Sikap PKS di parlemen kan belum diambil. Ini kan suara-suara di bawah. Jadi ini kewajiban saya juga untuk menyampaikan. Saya juga akan menyampaikan kepada Presiden Partai Pak Anis Matta," ujarnya.

Tifatul juga menegaskan PKS tidak akan keluar dari koalisi. PKS akan segera menyamakan pandangan dengan pemerintah.

"Koalisi kita jalan terus dan termasuk ini akan diluruskan pandangan-pandangan mengenai BBM juga," kata eks Presiden PKS ini. [Detik/www.bringislam.web.id]

Shource: http://news.detik.com/read/2013/06/05/115916/2265347/10/tifatul-buka-rahasia-hilmi-aminuddin-setuju-kenaikan-harga-bbm?nd771104bcj

Read more...

SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin Setuju Kenaikan BBM

Jakarta - Memang tak perlu ada yang dikawatirkan oleh pemerintahan SBY, terutama dengan adanya sikap penolakan oleh PKS, terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Sebelumnya, PKS dengan sangat tegas menolak kenaikan BBM.  

Seperti diberitakan berbagai media, di mana saat rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kemarin malam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hadir. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menjelaskan, pihaknya tidak hadir karena Presiden PKS Anis Matta berkegiatan di luar kota.

Partai koalisi lain tidak perlu khawatir terhadap absennya Anis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, membahas rencana penaikan harga BBM bersubsidi.

"Jadi di luar pertemuan itu sudah ada pertemuan antara ustad Hilmi dengan presiden SBY," imbuhnya, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Bahkan, Tifatul mengaku bertanya langsung kepada Hilmi soal hasil pertemuan itu. "Ustaz Hilmi sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY," ucapnya.

Majelis Syuro merupakan penentu kebijakan partai. PKS akan menggelar rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP) agar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat satu sikap.

Jadi spanduk yang bertebaran di sepanjang jalan di kota Jakarta itu, sebenarnya tidak ada gunanya. Itulah hanyalan "bluffing" (gertakan belaka), kalau meminjam istilah Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin. PKS hanyalah stempel kebijakan pemerintah. Tidak pernah berpihak kepada kepentingann rakyat. af/ilh. [Hisyam Ad-dien/www.bringislam.web.id]

Read more...

Ustadz Mashadi Pendiri PK: ‘Sebaiknya PKS Membubarkan Diri Saja ’

GONJANG ganjing yang saat ini menimpa PKS hingga petingginya harus berurusan dengan KPK, ditambah lagi beberapa tokoh  penting PKS tidak bisa lagi memberikan contoh yang baik kepada umat, membuat pendiri Partai Keadilan (PK) – yang merupakan embrio dari PKS – merasa jengah dan kecewa.Bentuk kekecewaan itu membuat sang tokoh pendiri partai, ustadz Mashadi mengusulkan agar PKS sebaiknya dibubarkan saja.

“Saya minta supaya PKS itu membubarkan diri dan seluruh asetnya dijual dikembalikan ke masyarakat dan kemudian minta maaf  kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar ustadz Mashadi di depan ratusan orang yang menghadiri acara diskusi “Parpol Islam: Solusi Atau Masalah” yang diselenggarakan oleh Forum Studi Islam (FSI) FISIP UI, Rabu lalu.

Pernyataan tegas ustadz Mashadi tersebut disampaikannya sewaktu menanggapi paparan para pembicara dalam acara diskusi tersebut. Alasan beliau meminta agar PKS dibubarkan karena dirinya merasa sangat sedih dan kecewa melihat orang-orang yang dahulu bersama dengan dirinya bisa sampai tersangkut kasus korupsi. Baginya ditangkapnya LHI oleh KPK dan dipanggilnya Hilmi Aminuddin ke KPK merupakan sesuatu yang tidak bisa beliau bayangkan sebelumnya. “Ini benar-benar unpredictable tokoh partai dakwah bisa terlibat kasus seperti ini,” katanya dengan nada kecewa. Menurut beliau jika PKS itu diistilahkan sebagai sebuah brand atau merk dagang, maka PKS sudah tidak layak lagi untuk dijual.

Ditangkapnya LHI dalam kasus korupsi oleh KPK, bagi beliau sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. “Tidak masuk akal pemimpin puncak jamaah dakwah di Indonesia ditangkap oleh KPK dan ditahan atas tuduhan korupsi,” tegas ustadz Mashadi.

Selain meminta agar PKS membubarkan diri, beliau juga membantah pernyataan salah seorang pembicara diskusi Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH yang mengatakan orang-orang yang sekarang di dalam tubuh PKS hanya mengadopsi ideologi Ikhwanul Muslimin. Namun menurut beliau justru PKS itu merupakan representatif Ikhwanul Muslimin yang ada di Indonesia.

Dikenal sebagai sosok bersahaja, ustadz Mashadi termasuk generasi awal gerakan Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin) di Indonesia. Di era reformasi, beliau bersama dengan ustadz Abu Ridho-lah yang sangat getol mewacanakan agar jamaah Tarbiyah membentuk partai politik dengan alasan memanfaatkan momen yang terjadi saat itu. Dan di tahun 1999 resmi berdiri partai politik yang berasal dari jamaah tarbiyah dengan nama Partai Keadilan (PK) – yang setelah tidak lolos electoral treshold berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Karena kesederhanaannya sewaktu menjadi anggota legislatif di era PK, Ustadz Mashadi di pemilu 2004 menjadi salah satu ‘jualan’ PKS untuk meraih simpati masyarakat. Dan terbukti pada pemilu 2004, PKS meraih suara yang signifikan.(fq/islampos/www.bringislam.web.id]

Read more...

Diduga Hasil Pencucian Uang, 3 Mobil Mewah di DPP PKS Disegel KPK

Toyota Fortuner di Kantor DPP PKS yang KPK segel.

Jakarta - Penyidik KPK menyegel tiga mobil mewah yang diparkir di Kantor DPP PKS. Tiga mobil jenis MPV dan SUV tersebut diduga terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Lutfhi Hasan Ishaaq.

"Perlu disampaikan bahwa penyidik KPK Senin (6/5) malam telah melakukan penyegelan mobil. Mobil-mobil tersebut diduga terkait dengan tersangka LHI," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (7/5/2013).

Ketiga mobil tersebut antara lain VW Caravelle B 948 RFS, Mazda CX9 B 2 MDF, Fortuner B 544 RFS. Saat ini keberadaan mobil tersebut masih berada di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Saat ini mobil masih di sana (DPP PKS)," ujar Johan.

Luthfi Hasan Ishaaq adalah mantan presiden PKS yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging di Kementerian Pertanian. Selanjutnya, mantan anggota Komisi I DPR itu juga dijerat dengan pasal pencucian uang oleh KPK dan menjalani penahanan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan.


(rna/lh)[detik/www.bringISLAM.WEB.ID]

Read more...

Harta Mantan Presiden PKS Disita KPK

JAKARTA - Penyitaan aset milik mantan Presiden PKS Luthi Hasan Ishaaq yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sempat memunculkan tanda tanya.

Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dengan terang menegaskan KPK telah memulai proses penyitaan aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu.

"Tidak ada kesulitan, proses sedang berjalan dan masih periksa saksi. Juga sudah ada yang disita," kata Bambang saat berbincang dengan wartawan di Gedung KPK, Selasa (30/4) malam.

Bambang, enggan berspekulasi ihwal jumlah aset yang sudah disita komisi antikorupsi itu. Dirinya menegaskan, KPK sangat berhati-hati dalam melacak aset yang dimiliki Luthfi.

"Harus dicek lebih dulu. Kalau informasinya sudah layak publikasi akan dipublikasikan," tegasnya.

Diduga, aset yang sudah disita tersebut adalah sejumlah mobil mewah milik Luthfi.  Salah satu mobil mewah yang disita KPK adalah Toyota FJ Cruiser.Semula, mobil ini diduga milik teman dekat Luthfi, Ahmad Fathanah.Belakangan diketahui, mobil itu milik Luthfi.

Penyidikan TPPU Luthfi merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi. Dalam kasus TPPU, Luthfi diduga menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan asetnya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.[ian/mtv/www.globalmuslim.web.id]

Read more...

Survei Indo Barometer: Demokrat dan PKS Terpuruk

JAKARTA - DPP bidang pemuda PDI Perjuangan bekerjasama dengan lembaga survei Indo Barometer melakukan survei terhadap elektabilitas parpol saat ini.Hasilnya, PDIP memuncaki 'klasemen', sedangkan Partai Demokrat (PD) dan PKS terjun bebas.

"Ini penting, untuk pertama kali PDIP menduduki posisi pertama. Untuk setiap survei kita selalu satu-dua dengan Golkar," kata Ketua DPP PDIP bidang Pemuda, Maruarar Sirait, dalam publikasi survei pemuda Indo Barometer di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2013).

Survei ini dilakukan oleh DPP bidang pemuda PDI Perjuangan bekerjasama dengan lembaga survei Indo Barometer. Survei dilakukan tanggal 15-25 Maret 2013 dengan 1200 responden dari 33 provinsi di Indonesia. Margin error 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan menghasilkn populasi pemilih muda Indonesia. Definisi pemilih muda dalam survei ini berusia antara 16 tahun sampai 30 tahun. Wawancara terhadap responden dilakukan dengan metode wawancara dan kuisioner.

Meskipun hasil survei positif, menurut Maruarar, PDIP masih punya pekerjaan rumah. Karena Pemilu 2014 masih setahun lagi.

"PR kita saat ini untuk merebut massa mengambang, masa yang dari partai lain, dan mempertahankan yang sudah ada," kata Maruarar.

Berikut hasil survei elektabilitas parpol hasil kerjasama DPP bidang pemuda PDI Perjuangan dengan Indo Barometer, jika Pemilu digelar hari ini :

PDI Perjuangan: 18,8 persen
Partai Golkar: 17,5 persen
Partai Gerindra: 14,3 persen
Partai Demokrat: 4,8 persen
PKB: 3,2 persen
Partai NasDem: 2,9 persen
PAN: 2,6 persen
PKS: 1,9 persen
Hanura: 1,5 persen
PPP: 1,1 persen
Tidak memilih: 1,0 pesen
Belum tahu: 30,3 persen

[dtk/ian]

[www.bringislam.web.id]

Read more...

Fraksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM subsidi. Anggota FPKS dari Komisi VII DPR, Achmad Rilyadi mengatakan, pemerintah masih mempunyai cara lain menekan kenaikan beban subsidi BBM dan fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

“Kami dari Fraksi PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dilakukan saat ini,” katanya di Jakarta, Senin (27/2). Namun, menurut dia, sebagai rencana jangka panjang, kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari.
Pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai cara menekan beban subsidi APBN 2012 yang meningkat karena tingginya harga minyak. Rencana kenaikan tersebut akan dibicarakan pemerintah dengan DPR yang dijadwalkan Selasa (28/2). Apalagi, lanjutnya, kondisi politik saat ini belum kondusif untuk menerima dampak kenaikan harga BBM subsidi.
Menurut dia, citra lembaga politik terutama pemerintah dan DPR terus merosot belakangan ini. Kenaikan harga BBM yang berdampak merata ke seluruh strata masyarakat, akan menambah beban khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. “Kalau ditambah beban kenaikan harga BBM, saya khawatir akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah sebenarnya masih bisa menekan kebocoran alokasi BBM subsidi yang diduga cukup tinggi untuk menutupi pembengkakan subsidi APBN 2012. “Kalau itu dilakukan, maka beban APBN 2012 masih cukup bertahan pada harga minyak sekarang ini,” katanya. Jadi, menurut Irel, kuncinya pada pengawasan pendistribusian BBM subsidi kepada yang berhak. [republika/htipress/www.bringislam.web.id]

Read more...

Pendeta Jadi Caleg PKS

Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho (kanan) memberikan keterangan pers, Senin (22/4/2013) di Jakarta.

JAKARTA,  — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan pendeta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Partai itu juga mencalonkan beberapa orang non-Muslim di Indonesia timur.

Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan, caleg pendeta ada di Sulawesi. Tercatat pendeta yang menjadi caleg PKS berada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Sulawesi Selatan. "Kebutuhan daerah pemilihan sana memang seperti itu," ujarnya, Senin (22/4/2013), di Jakarta.

Para pendeta itu menjadi caleg untuk DPRD provinsi atau kabupaten/kota setempat. Belum ada pendeta menjadi caleg PKS untuk DPR.

Namun, di Papua ada caleg non-Muslim untuk DPR. "Ada satu atau dua orang untuk dapil Papua dan Papua Barat," ujarnya.

PKS mengusung 487 caleg untuk DPR dalam Pemilu 2014. Hampir semua anggota fraksi PKS saat ini dicalonkan lagi.[kompas/www.bringislam.web.id]

Read more...

Innalillah, PKS Dukung Naikkan Premium Jadi Rp 7000 per Liter

Karena dukung harga premium yang Rp 4500 per liter menjadi Rp 7000 per liter, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat kritik dari pakar ekonomi syariah.

“Sebagai partai yang berbasis masa Islam, PKS mestinya tidak mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak!”  kritik Dr Arim Nasim kepadamediaumat.com, Jum’at (29/3).

Tetapi, lanjut Arim, PKS harus  berjuang mengembalikan pengelolaan minyak dan gas (migas) oleh negara karena saat ini hampir 85 % migas dikuasai swasta dan asing.

Karena, menurut pakar ekonomi syariah UPI Bandung tersebut, pengurangan subsidi atau kenaikan harga BBM adalah agenda neoliberal yang ingin  menguasai pula sektor hilir, setelah sukses menguasai 85 % sektor hulu migas.

Padahal, beber Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut, dalam Islam migas merupakan milik umum yang wajib dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Haram hukumnya bila diserahkan kepada swasta apalagi asing,” pungkasnya.

Seperti diberitakan republika.co.id (27/3) DPR RI sepertinya memberi lampu hijau pada pemerintah jika ingin menaikkan harga BBM. Bahkan fraksi yang selama ini menolak, PKS, kini mengaku setuju opsi ini dilakukan.

Menurut anggota Komisi VII dari partai itu Achmad Rilyadi pemerintah memang sudah saatnya mengurangi subsidi BBM dengan kenaikan harga. “Ini mau tidak mau harus dilakukan,” katanya.

Perhitungan kenaikan bisa diambil 50 persen dari subsidi yang ditanggung pemerintah. “Misal subsidi sekarang hampir Rp 5 ribu per liter. Separuh dari kenaikan itulah kenaikannya,” jelas Achmad.

Artinya, pemerintah bisa menaikkan harga BBM hingga Rp 2500 per liter. Sehingga harga BBM bersubsidi akan naik dari Rp 4500 menjadi Rp 7000 per liter. (mediaumat.com, 31/3)

[www.brngislamweb.id]

Read more...

Democrazy: Diduga Korupsi Rp 800 juta, Politikus PKS Buron

Subang - Usep Ukaryana, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Subang, Jawa Barat, tersangka korupsi Program Usaha Agrobisinis Pertanian tahun 2011 sebesar Rp 7,3 miliar, dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Subang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Subang, Wilman Ernaldi, mengatakan Usep sudah dipanggil tiga kali untuk dieperiksa sebagai tersangka. “Dia tetap tak memenuhi undangan kami tanpa keterangan yang jelas,” ujar Wilman, Selasa, 12 Maret 2013.

Kejaksaan tak mengetahui di mana politikus PKS itu bersembunyi. Menurut Wilman, Usep sudah kabur dari Subang. Bila Usep ditemukan, kata Wilman, “Tim penyidik akan melakukan jemput paksa.”

Usep terlibat kasus korupsi Program Usaha Agrobisinis Pertanian karena perannya sebagai Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Kabupaten Subang. Dengan organisasi itu, ia mengimpun 73 gabungan kelompok pertanian untuk memperoleh bantuan dari Kementerian Pertanian masing-masing Rp 100 juta.

Total dana yang diterima sebesar Rp 7,3 miliar, tapi yang tersalurkan hanya Rp 6,9 miliar. Usep bersama tersangka lainnya, Theo Iskandarsyah dan Yayan, diduga menyunat bantuan masing-masing Rp 20 hingga Rp 40 juta pada sejumlah kelompok pertanian. Kejaksaan menghitung kerugian negara sekitar Rp 800 juta.

Usep tak bisa diminta konfirmasinya. Di kantor DPRD, Usep sudah lama absen. Sejumlah nomor telepon pribadinya pun sudah tak aktif. Usep pernah diperiksa sebagai untuk Theo dan Yayan. Ketika itu, dia mengatakan bahwa dirinya sudah bukan Ketua PPNSI ketika kasus terjadi.

Ketua Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Subang, Encep Suginan, mengatakan tak mengetahui jika Usep saat ini buron. Ia mengaku beberapa kali menghubungi melalui telepon selulernya. “Tapi nomornya sudah tidak aktif.”

Encep menyerahkan kasus yang disangkakan kepada sejawatnya itu kepada proses hukum. “Kami di internal PKS siap menyediakan pengacara untuk melakukan pembelaan,” ujar Encep. Ketua PKS Kabupaten Subang, Agus Masykur, mengatakan ditetapkannya Usep sebagai tersangka korupsi telah mencoreng partai.[tempo/www.bringislam.web.id]

Read more...

PKS Akan Usung Tina Talisa di Pilkada Bandung

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengusung Oded Muhammad Danial dan Yudi Widiana Adia sebagai calon Walikota Bandung. "Nama keduanya sudah diajukan ke DPP PKS," kata Sekretaris Umum PKS Kota Bandung Teddy Rusmawan, Senin 11 Maret 2013. 

Adapun untuk kandidat Wakil Walikota,  PKS sedang mempertimbangkan sedikitnya ada 5 nama. "Ada Tina Talisa, Ridwan Kamil, Edi Siswadi, Farhan, dan Ayi Vivananda," kata Teddy.

Pendaftaran calon walikota Bandung sendiri sudah dibuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada hari ini, Senin, 11 Maret hingga 17 Maret 2013. Di hari pertama ini, pendaftar yang mengambil formulir masih sepi. 

"Siang ini yang mendaftar baru pasangan calon independen Wawan Dewanta-HM Sayogo. Kabarnya nanti mulai 14 Maret baru ramai yang daftar," kata Ketua KPU Kota Bandung Apipudin.

Saat mendaftar, calon Walikota Bandung dan wakilnya ini harus sudah menyerahkan lampiran dukungan partai politik dan syarat suara dukungan untuk calon independen. 

Meski belum mendaftar, sejauh ini nama-nama calon yang beredar cukup banyak. Dari jalur independen saja tercatat ada 4 calon pasangan.  

Sedangkan dari partai politik, dilihat dari spanduk atau baliho di pinggir jalan, diperkirakan Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan (Partai Demokrat), dan Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda (PDIP) akan mencalonkan diri.  

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, kalangan elit politik masih melakukan pendekatan antar partai sehingga belum bisa menetapkan koalisi serta calon Walikota dan wakilnya. 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung akan digelar pada 23 Juni 2013 mendatang. Jika terjadi dua putaran pemilihan, pemungutan suara dilakukan lagi pada 24 Agustus 2013.[tempo.co/www.bringislam.web.id]

Read more...