BBM Naik, Rakyat Semakin Tercekik

Kebijakan-kebijakan dzalim penguasa terus tiada hentinya menghujani rakyat. Menyengsarakan rakyat seakan menjadi fokus penguasa dalam melahirkan aturan-aturan yang berdalih pada pembangunan nasional. Kini pemerintah kembali merogoh rakyatnya sendiri dengan menaikkan harga BBM yang dengan alasan membebani APBN. Demikian ungkap koordinator lapangan Musri dalam aksi menolak kenaikan harga BBM yang di kantor DPRK Langsa, Senin (10/6).


“Merupakan kebohongan besar yang disampaikan pemerintah bahwa subsidi BBM telah membahayakan APBN, sementara pada saat yang sama pemerintah berfoya-foya tanpa pernah pusing apakah tindakan itu akan membebani dan membahayakan APBN” lanjut Musri
Dalam aksi yang diawali dengan melakukan konvoi dari titik kumpul di Mesjid Raya Darul Falah Langsa menuju Kantor DPRK Langsa dengan menggunakan kendaraan roda empat dan sejumlah sepeda motor lainnya ikut dihadiri oleh puluhan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kota Langsa. Selain itu, kegiatan tersebut juga dibumbui dengan teatrikal dan orasi di depan gedung DPRK Langsa.
Orasi pertama yang disampaikan oleh Darliansyah, S.Pd menyerukan bahwa Kebijakan menaikkan harga BBM itu harus ditolak, karena ini merupakan kebijakan dzalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Menurutnya, menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir setelah liberalisasi sektor hulu sempurna dilakukan. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumber daya alam itu sendiri.
“Rakyat sudah sangat sengsara dengan tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin. Dengan kenaikan harga BBM tersebut rakyat akan semakin tertindas dan mustahil akan meringankan beban rakyat” ungkap Darliansyah.
Selanjutnya Ketua DPD II HTI Kota Langsa Iqbal, SH.I selaku orator kedua juga menyampaikan bahwa Rencana kenaikan BBM ini adalah mengingkari Allah dan Rasul-Nya, karena mengingkari amanah yang diberikan kepada penguasa dengan menerapkan sistem kapitalisme bukan sistem Islam sebagaimana yang seharusnya.
Untuk itu, ia melanjutkan bahwa kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah.
Menyikapi hal terebut, Iqbal, SH.I menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menolak liberalisasi migas karena bertentangan dengan syariah Islam dan terbukti menyengsarakan rakyat. Serta mengajak seluruh umat agar bersama-sama Hizbut Tahrir memperjuangkan syariah dan Khilafah untuk kebaikan bersama, karena hanya syariah dan Khilafah lah solusi satu-satunya atas segala penderitaan yang menimpa masyarakat selama ini.
Tanggapan DPRK Langsa
Dalam hal ini, anggota DPRK Langsa Syahyuzar, AKA dalam tanggapannya di depan peserta aksi menyatakan bahwa pihaknya mendukung atas penolakan tersebut dan atas nama DPRK Langsa berharap juga harga BBM tidak dinaikkan karena akan sangat berdampak pada rakyat kecil. “kami sangat mendukung terhadap aksi penolakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dan kami berharap harga BBM juga tidak dinaikkan sampai benar-benar tidak hanya menguntungkan kepentingan sekelompok” ujar Syahyuzar AKA.
Selanjutnya setelah pembacaan pernyataan sikap dan ditutup dengan doa, massa kembali melakukan konvoi menuju depan Kantor Pos Langsa dan berorasi sambil membagikan selebaran kepada masyarakat umum. Kemudian aksi berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dan massa dibubarkan secara tertib [www.bringislam.web.id]

Read more...

Hizbut-Tahrir Jakarta Tolak Kenaikan BBM

HTI Press. Sebanyak 300 orang massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jakarta melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. “Tolak kenaikan harga BBM!” pekik Tisna, pengurus DPD HTI Jakarta, Jum’at (7/6) di depan Istana Negara.

Menurutnya, aksi ini diadakan karena pemerintah ngotot membuat kebijakan untuk menaikkan harga BBM.

Tisna juga menegaskan bahwa pemerintah jelas-jelas mendzalimi rakyat karena lebih mementingkan asing daripada rakyat. “Kenaikan BBM adalah kebijakan yang menipu dan men-dzalimi rakyat dan kita harus dengan lantang menolak kenaikan BBM!” pekiknya yang kemudian disambut takbir peserta aksi.[]Rahmat Ramadhi/Joy

foto-fot ikhwan dan akhwat hti terpisah 

Read more...

Anis Matta: Menaikkan Harga BBM Hak Pemerintah, Menteri PKS Wajib Dukung

Jombang - Melalui rapat Setgab koalisi, pemerintah bakal menaikkan harga BBM. Presiden PKS Anis Matta menanggapi bahwa untuk menaikkan harga BBM itu merupakan hak pemerintah.

"Kalau ingin menaikkan harga BBM, sebenarnya pemerintah mempunyai hak. Tak perlu tanya ke DPR. Namun karena pembahasannya di DPR, jadinya dibahas bersama DPR," kata Anis.

Pernyataan itu dilontarkan Anis Matta kepada wartawan saat berziarah bersama rombongannya ke makam keluarga besar Ponpes Tebuireng di Jombang Jawa Timur, Selasa (4/6/2013) malam.

"Sebenarnya DPR sudah memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk menaikkan harga BBM," ujarnya.

Sementara saat ditanya mengapa soal menteri yang menyetujui kenaikan tersebut, Anis menjawab diplomatis. Sebagai menteri, meski dari PKS sudah kewajibannya mendukung pemerintah.

"Kalau menteri-menteri itu membantu presiden. Ya wajib mendukung," pungkasnya.

Sejumlah anggota koalisi berang dengan sikap PKS ini yang cenderung mendua. Di satu sisi, ada yang mendukung, namun sisi lain mereka menolak dengan keras, bahkan dengan membuat spanduk di jalanan.

Tak heran, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf sampai melontarkan kata 'munafik' bagi partai yang tengah dililit kasus korupsi impor daging itu.

[dtik/www.bringislam.web.id]

Read more...

Ambigu, spanduk penolakan kenaikan BBM oleh PKS

JAKARTA– PKS menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM lewat sejumlah spanduk yang terpampang di sejumlah tempat di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Salah satunya bahkan terpampang di depan kantor DPP PKS di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Namun PKS dinilai telah mengkhianati koalisi parpol yang tergabung dalam Setgab pendukung pemerintah. Pengamat politik Gungun Heryanto, menilai PKS telah melakukan standar ganda terhadap hubungan koalisi di setgab, “Seharusnya konsistensi ditunjukkan oleh PKS misalnya kalau dia tidak bisa lagi satu frame atau satu posisi dalam konteks public policy,apalagi public policy yang bersebrangan itu banyak misalnya,  seharusnya PKS kemudian secara gentle berada di luar kekuasaan.” Katanya kepada metrotv.

PKS tidak takut dikeluarkan dari setgab koalisi karena  menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.

Sementara itu Mahfudz Sidiq, wasekjen PKS, berkomentar “Kita Cuma menghindari jangan sampai stempel koalisi itu hanya dipaksakan untuk  menarik, untuk memaksa semua partai dalam koalisi ikut dalam satu suara partai saja.”

Bukan kali ini saja PKS mengambil sikap yang berbeda dengan rekan koalisi yang tergabung di setgab. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM di tahun 2012 PKS juga tidak mendukung bahkan belum lama ini sempat muncul ancaman PKS akan keluar dari setgab karena setgab dinilai tidak efektif dan hanya menguntungkan parpol tertentu.

 (azmuttaqin/arrahmah/GM/www.bringislam.web.id]

Read more...

Tifatul Buka Rahasia: Hilmi Aminuddin Setuju Kenaikan Harga BBM

Jakarta - Sikap Tifatul Sembiring yang mendukung kenaikan harga BBM bukan tanpa dasar. Rupanya eks Presiden PKS ini sudah mendapat restu dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.

Tifatul mengaku sudah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Dalam pertemuan itu, menurut Tifatul, Hilmi menyatakan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Ustad Hilmi Aminuddin. Ketua Majelis Syuro Ustad Hilmi sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil oleh SBY. Jadi di luar pertemuan itu (rapat Setgab -red) sudah ada pertemuan antara Ustaz Hilmi dengan presiden SBY," tutur Tifatul.

Hal itu dia sampaikan sebelum rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Tifatul mengatakan keputusan itu akan disosialisasikan ke internal PKS. Sebagai Sekretaris Tim Sosialisasi Kenaikan BBM dari pemerintah, Tifatul akan membuka pandangan elite PKS yang menolak kenaikan harga BBM agar setuju dengan kebijakan pemerintah.

"Sikap PKS di parlemen kan belum diambil. Ini kan suara-suara di bawah. Jadi ini kewajiban saya juga untuk menyampaikan. Saya juga akan menyampaikan kepada Presiden Partai Pak Anis Matta," ujarnya.

Tifatul juga menegaskan PKS tidak akan keluar dari koalisi. PKS akan segera menyamakan pandangan dengan pemerintah.

"Koalisi kita jalan terus dan termasuk ini akan diluruskan pandangan-pandangan mengenai BBM juga," kata eks Presiden PKS ini. [Detik/www.bringislam.web.id]

Shource: http://news.detik.com/read/2013/06/05/115916/2265347/10/tifatul-buka-rahasia-hilmi-aminuddin-setuju-kenaikan-harga-bbm?nd771104bcj

Read more...

Hizbut-Tahrir Indonesia Solo Raya Tolak Kenaikan BBM

ANTARA/Noveradika/bb

Surakarta: Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Solo Raya berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), karena dinilai akan menyengsarakan rakyat.

Unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang itu dimulai dari kawasan Sriwedari dan berakhir di Bundaran Gladag, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (19/5). Sejumlah anak turut dilibatkan dalam aksi tersebut.

Di sepanjang perjalanan, para pengunjuk rasa tidak henti-hentinya mengajak seluruh warga untuk melakukan penolakan serupa. Ajakan itu diserukan melalui dua mobil bak terbuka yang dijadikan sebagai panggung berjalan.

Pengunjuk rasa menegaskan, rencana pemerintah menaikkan harga solar dari Rp4.500 menjadi Rp5.500 per liter dan premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 tidak bisa diterima. Mereka bahkan menuding hal itu sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.

Dalam orasinya, seorang pengunjuk rasa menyatakan saat ini dari sekitar 53,4 juta kendaraan, 85% di antaranya adalah sepeda motor. Artinya, kalau harga BBM dinaikkan, yang paling banyak merasakan imbasnya adalah pemilik sepeda motor.

"Mereka itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kami khawatir kalau harga BBM tetap dinaikkan akan memicu terjadinya gejolak sosial. Oleh sebab itu HTI dengan tegas menolak kenaikan (harga) BBM," katanya dengan suara lantang.

Unjuk rasa tersebut menyita perhatian masyarakat. Apalagi saat itu suasana di sekitar lokasi aksi masih ramai oleh warga yang baru saja usai menikmati hari bebas kendaraan yang rutin digelar setiap akhir pekan. (Ferdinand)

Metro Tv news [www.bringislam.web.id]

Read more...

Drama Politik BBM

Oleh: Arim Nasim

Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam FPEB UPI Bandung

Publik mungkin masih ingat, sebuah drama politik bernama Sidang Paripurna DPR tanggal 31 Maret 2012, pada saat itu DPR telah berhasil memainkan drama dengan sempurna  untuk meloloskan keinginan para kapitalis asing/lokal tapi  menyenangkan sementara waktu rakyat karena kenaikan harga BBM pada waktu itu ditunda.

Drama politik  terkait BBM mungkin akan terjadi lagi tahun 2013 dengan episode yang berbeda, Kalau tahun 2012 Topiknya adalah BBM naik atau Tidak, Topik drama kali ini adalah “kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat miskin disetujui atau tidak  “, yang dibungkus dalam tajuk perubahan APBN 2013. Kenapa topiknya kompensasi kenaikan BBM karena DPR pada tahun 2013 sudah memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikan harga BBM.

Namun, Pemerintah belum berani menaikkan BBM karena ini akan mengakibatkan bertambahnya orang miskin sehingga Pemerintah meminta DPR menyetujui dana kompensasi kenaikan BBM bagi rakyat miskin seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, ketika menyampaikan proposal  kompensasi kenaikan harga BBM dalam  Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) senilai Rp27,186 Triliun, Agung Laksono meyakini  DPR akan menyetujui proposal ini. Dalam kesempatan lain Menko Kesra menyatakan dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)  yang besarnya antara Rp.100.000 sd 150.000 selama  maksimal 6 bulan dengan jumlah rakyat yang disantuni sebesar 65 juta orang.

Menjelang 2014 ?

Walaupun Presiden SBY memastikan bahwa Pemerintah  akan menaikkan harga BBM, tapi kelihatannya masih galau.  Kegalauan SBY  untuk menaikan harga BBM karena dipastikan kebijakan ini akan mendapat penolakan dari masyarakat dan akan menambah orang miskin baru, ini semua tentu akan berdampak kepada  citra yang jelek terhadap partai penguasa, seperti yang disampaikan oleh Menko Kesra ,  untuk mencegah naiknya angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, bayangkan saja jika BBM naik, semua harga naik dan pendapatan mereka tetap, apa jumlah angka kemiskinan tidak akan bertambah ? karena itulah untuk menutupinya kebijakan yang tidak pro rakyat ini, maka Pemerintah menutupinya dengan program P4S yang salah satunya  BLSM.

Akan tetapi keyakinan Pemerintah bahwa program kompensasi ini akan disetujui ternyata masih diragukan, yang terjadi justru sebaliknya menurut Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan: Proposal dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tidak layak disetujui DPR RI karena sejumlah alasan, selain  karena sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam APBN 2013 seperti raskin, beasiswa untuk siswa miskin, juga ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju pemilu 2014.

Alasan untuk menolak proposal menurut Bambang adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif mengelola BBM bersubsidi karena persentase yang dicuri atau diselundupkan oleh oknum aparat Negara diperkirakan sampai 30 %, walaupun pemerintah membenarkan tapi respon pemerintah atas masalah ini masih minimalis

Kepentingan  siapa ?    

Kalau kenaikan BBM akan mengakibat rakyat miskin bertambah, lalu untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut di lakukan pemerintah. Betulkan kenaikan BBM ini disebabkan subsidi tidak tepat sasaran  dan sebagian besar dinikmati oleh orang kaya ?

Betul memang, kita akan tersentak ketika melihat Iklan yang disampaikan oleh pemerintah untuk menunjukkan BBM subsidi ini salah sasaran, seperti iklan orang kaya pemilik Toyota Alphard yang menggunakan premium. Ini mungkin dianggap mengusik rasa keadilan,  tapi kenapa dalam kasus Lumpur Lapindo yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, Pemerintah dengan “ikhlasnya” mensubsidi 7,2 Trilyun . Padahal penerima bantuan/subsidi tersebut adalah hanya seorang yaitu pemilik perusahaan yang masuk dalam kategori 40 orang terkaya di Indonesia.

Oleh karena itu alasan utama pemerintah menaikkan BBM adalah bukan karena subsidi tidak tepat sasaran tapi memang merupakan program pemerintah untuk menyempurnakan liberalisasi Migas dari sektor hulu dan hilir, di sektor hulu liberalisasi ini sudah berhasil dengan dikuasainya tambang BBM oleh asing dan swasta dengan hasil 87% tambang migas dikuasai swasta, sedangkan di sektor hilir masih terhambat karena adanya subsidi BBM.

Karena itulah perlahan, tapi pasti pemerintah berupaya untuk menyerahkan harga BBM ini ke mekanisme pasar sesuai dengan kebijakan liberalisasi. Agar kebijakan pengurangan subsidi ini kelihatan pro rakyat miskin, Pemerintah menggunakan alasan: subsidi BBM tidak tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati oleh orang-orang kaya.

Alasan ini sebenarnya alasan yang disarankan oleh World Bank ketika memaksa Pemerintah untuk menghapus subsidi. Ini terungkap dalam dokumen World Bank: “ Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasi-kan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya” (Indonesia Country Assistance Strategy/World Bank, 2001).
[www.bringislam.web.id]
(Sumber : Pikiran Rakyat, Sabtu 11 Mei 2013)

Read more...

Tolak Kenaikan Harga BBM

 

 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kobar menolak keras rencana penaikan harga atau pembatasan konsumsi BBM oleh pemerintah pada tahun ini. “Jangan sampai ada opsi kenaikan harga atau pembatasan BBM. Kedua duanya sama sama mensengsarakan rakyat,” tegas Ketua DPD HTI Kobar Abu Nasir. Menurut dia, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. “Sehingga, semahal apapun harga BBM, rakyat terpaksa harus membeli. Namun, akibatnya kualitas hidup masyarakat menjadi menurun karena pendapatan tersedot untuk membeli BBM. Ini tidak boleh terjadi karena menzalimi masyarakat,” terangnya. Dia menuturkan anggaran subsidi yang semakin membengkak tidak dapat menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM. Sebab, subsidi merupakan hak setiap warga negara baik kaya maupun yang miskin. Terlebih lagi, dalam pandangan Islam BBM merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan masyarakat. “Artinya, masyarakat berhak untuk menikmati BBM dengan harga murah dan mudah. Tugas negara untuk memfasilitasi dan memberi akses seluas luasnya kepada masyarakat. Haram hukumnya bagi pemerintah jika mempersulit bahkan menjadikan BBM sebagai komoditas bisnis,” ujarnya. Abu menambahkan sesungguhnya Indonesia memiliki sumber pemasukan yang cukup karena memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, liberalisasi SDA yang dilakukan pemerintah menyebabkan sebagian besar kekayaan alam seperti minyak bumi, tambang emas, batubara dan lainnya justru dilego kepada para pemilik modal dengan kedok investasi. Hal ini menjadikan pemasukan negara untuk membiayai subsidi dan pembangunan menjadi minim karena hanya mengandalkan pajak dan sumbangan pihak ketiga.

Lajnah Khusus Pengusaha HTI Kobar Ahmad Salim Aini mengungkapkan kebijakan pencabutan atau pembatasan BBM bersubsidi menunjukkan corak pemerintahan SBY yang kapitalistik. Dalam sistem kapitalisme sekuler, subsidi BBM bagi masyarakat dianggap sebagai beban bagi negara. Untuk itu, negara setahap demi setahap harus mengurangi subsidi hingga terhapus sama sekali. “Kondisi semacam ini mendukung iklim bisnis bagi para kapitalis untuk menguasai dan mengeruk keuntungan dari sektor hilir penjualan BBM. Sebaliknya, menjadi petaka bagi masyarakat luas karena harga BBM akan semakin mahal. Kalau sudah begini, kita patut bertanya, pemerintah  bekerja untuk rakyat atau untuk konglomerat, ? “ ujarnya retoris. (Radar Sampit, 9/1)

Read more...