Epidemik Pemerkosaan, Tamparan Untuk Pemuja Demokrasi

Kelompok liberal yang mendewa-dewakan demokrasi dan anti syariah Islam tentu kecewa, melihat fakta  negara-negera Eropa yang tingkat pemerkosaannya tinggi. Sesuatu yang seharusnya menjadi tamparan bagi Yeni Wahid—salah  satu pentolan kelompok liberal—yang  dengan bangga menyatakan angka perkosaan di Saudi lebih tinggi daripada Eropa yang perempuannya banyak pakai bikini.

Padahal menurut data statistik tentang angka Pemerkosaan di 116 negara, 7 dari 10 negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi justru terjadi negara-negara Eropa. Seperti dilansir nationmaster.com,  Prancis, Jerman, Rusia, dan Swedia adalah negara Eropa dengan tingkat perkosaan tertinggi di dunia.

Kelompok liberal ini tentu lebih kecewa lagi, ketika melihat realita, banyaknya  negara yang mengklaim sebagai negara demokratis yang tingkat kriminalitas seksual juga tinggi. Menurut data  United States Department of Justice total korban pemerkosaan atau serangan seksual yang dilaporkan di Amerika pada pada tahun 2005 ada 191.670 orang.

Data pada 1995 dari lembaga perlindungan anak lokal AS mengidentifikasi 126 ribu anak-anak menjadi korban kekerasan seksual baik dapat dibuktikan atau hanya terindikasi. Dari jumlah korban itu, 75 persen adalah anak perempuan. Sekitar 30 persen korban kekerasan seksual itu berusia empat hingga tujuh tahun.

Harian The Guardian (10/1) menambahkan potret rusak negara kampiun demokrasi Inggris. Berdasarkan sebuah studi dilaporkan hampir satu dari lima wanita di Inggris dan Wales menjadi korban serangan seksual sejak berusia 16 tahun. Studi ini juga menunjukkan ada sekitar 473 ribu orang dewasa yang menjadi korban kejahatan seksual setiap tahun, termasuk di dalamnya ada 60 ribu sampai 95 ribu korban perkosaan.

Kondisi yang sama terjadi di negara demokratis lain di luar Amerika dan Eropa, seperti India. Negara ini tergoncang dengan meninggalnya mahasiswi kedokteran India berusia 23 tahun yang menjadi korban dari serangan pemerkosaan brutal  (16/12) oleh enam orang laki-laki di dalam bis di New Delhi.

Pemerkosaan di negara demokratis terbesar di dunia ini  ini memang mencengangkan, mencapai tingkat epedemik. Menurut Al-Jazeera, seorang perempuan diperkosa setiap 20 menit di India, dan 24.000 kasus perkosaan telah dilaporkan hanya untuk tahun lalu saja. Dilaporkan 80 persen wanita di Delhi telah mengalami pelecehan seksual. Sementara The Times of India melaporkan, perkosaan di India telah meningkat secara mengejutkan sebanyak 792 persen selama 40 tahun terakhir.

Perlu kita catat, angka pemerkosaan yang tinggi justru terjadi di negara-negara demokratis sekuler yang justru tidak menerapkan syariah Islam. Kita tentu saja bukan ingin  menyatakan bahwa di negara-negara Arab tidak terjadi pemerkosaan, karena negara-negara Arab juga bukanlah potret negara yang benar-benar menerapkan syariah Islam.

Yang ingin kita soroti adalah kegagalan negara-negara demokratis untuk melindungi wanita dari kejahatan seksual. Nilai-nilai liberal yang mereka agung-agungkan justru menjadi sumber malapetaka. Karena itu penting kita renungi komentar Dr Nazreen Nawaz, anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir  tentang kejahatan seksual yang marak di India.

Menurutnya, di saat pemerintah Barat terus mengekspor “demokrasi” pada dunia Islam sebagai sistem terbaik dalam menjamin martabat dan hak-hak perempuan, maka negeri demokratis terbesar di dunia ini justru dengan spektakuler telah gagal dalam melindungi kaum perempuannya.

Kejahatan seksual dengan tingkat yang mengerikan, sikap longgar pihak kepolisian India dalam menjaga martabat perempuan, dan sikap apatis dari pemerintah India dalam menjamin keamanan mereka adalah hasil dari kultur liberal yang secara rutin dan sistematis merendahkan nilai kaum perempuan. Kultur yang dibanggakan oleh negara dan diwujudkan dalam industri hiburan Bollywood.

Nazreen menambahkan, kultur Bollywood ini, bersama dengan industri lain seperti entertainment, periklanan, dan pornografi yang didukung oleh sistem demokrasi sekuler liberal India telah menampilkan kaum perempuan sebagai obyek untuk dimainkan sekadar memuaskan hasrat kaum lelaki, melakukan seksualisasi masyarakat, mendorong individu untuk mengejar keinginan egois jasmaniah mereka, mempromosikan hubungan di luar nikah, memelihara kultur pergaulan bebas dan memurahkan hubungan antara pria dan wanita. Semua ini telah menumpulkan kepekaan terhadap rasa jijik yang seharusnya dirasakan kaum lelaki, saat martabat kaum perempuannya dinodai.

Oleh karena itu, menurutnya,  tidak mengherankan India telah mengejar posisi dan status yang sejajar dengan negara-negara liberal lainnya seperti US dan Inggris, yakni berada di antara para pemimpin global kekerasan terhadap perempuan. Sistem demokrasi sekuler liberal ini, di mana setengah penduduknya hidup dalam ketakutan, bukanlah model yang pantas ditiru oleh dunia Muslim.

Islam satu-satunya sistem yang terbukti melindungi kehormatan masyarakat dan kemulian wanita. Masyarakat Islam dibangun atas dasar ketaqwaan yang juga melandasi hubungan pria dan wanita. Bukan hubungan yang mengumbar hawa nafsu dan seksualitas yang justru akan merugikan keduabelah pihak terutama wanita.

Syariah Islam secara komprehensif menjaga kehormatan wanita dengan pakaiannya yang menutup aurat, terpisahnya kehidupan pria dan wanita kecuali ada kebutuhan syar’i yang dibolehkan.  Islam hanya melegalkan hubungan seksual pria dan wanita melalui lembaga pernikahan yang mulia dan penuh tanggung jawab. Syariah Islam tentu saja tidak membiarkan segala aktifitas yang melecehkan wanita, tidak membiarkan wanita menjadi obyek seksual seperti industri hiburan penuh syahwat atau bisnis pornografi. Meskipun secara ekonomi mungkin menguntungkan.

Kehormatan wanita pun semakin terjaga dengan keberadaan lembaga pengadilan yang bersikap tegas dan adil berdasarkan syariah Islam untuk menghukum siapapun yang merusak dan melecehkan kehormatan wanita. Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS al-Maidah : 50). [] Farid Wadjdi

hizbut-tahrir

Read more...

Tembak korban tanpa perlawanan, Densus 88 dinilai balas dendam atas nama hukum

JAKARTA - Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai tindakan Densus 88 yang asal main tembak terhadap tertuduh teroris merupakan bukti aparat tidak bermotifkan penegakan hukum akan tetapi ada unsur balas dendam ata nama hukum.

"Kenapa target harus selalu tewas? Seperti tidak ada cara lain untuk melumpuhkan target selain mengeksekusi mati target. Dari sini banyak orang menilai Densus metode kerjanya provokatif dan unsur dendam lebih mendominasi dibanding upaya low enforcement yang humanis," Ungkap Pengamat Kontra terorisme ini kepada arrahmah.com, Sabtu (5/1/2013) Jakarta.

Lebih dari itu, ia menjelaskan,  ada pengkaburan informasi di lapangan. Dari sumber Polri mengatakan bahwa pada, Jum'at tanggal 4 Januari 2013 pukul. 11.00 wita telah dilakukan penindakan terhadap target Hasan alias Kholil dan Asmar alias Abu Uswah di depan Masjid RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo di dalam komplek Univ Hassanudin Makassar, dengan hasil 2 target tewas, barang bukti didapat 1 pucuk senpi pendek jenis FN, dan 1 buah granat.

 

Atau secara singkat Kronologinya ialah pada pukul 09.30 wita anggota SW (Special Weapon) mengikuti Hasan alias Kholil dari yayasan. Pukul 09.52 wita Hasan masuk RS. Dr. Wahidin. Kemudian hasan menuju masjid dan bertemu Asmar alias Abu Uswah. Pada pukul 11.00 wita dilakukan penindakan oleh tim SW.

Dari pantauan sumber CIIA yang merapat ke TKP 15 menit pasca kejadian masih terlihat jejak genangan darah diteras masjid sebelah utara yang bersebelahan dengan jalan arah keluar Rumah Sakit dan sempat difoto sebelum di guyur air.

Ceceran darah pasca disiram air

Penuturan saksi pun menyatakan, bahwa tidak terjadi baku tembak di likasi. Tapi, yang terjadi adalah dua orang tersebut langsung diberondong peluru hingga tewas. Kemudian, segera diangkut kedalam mobil dan pergi meninggalkan TKP. Hal ini berbeda dengan informasi yang berkembang di media bahwa telah terjadi kontak tembak.

"Sebenarnya ada 3 orang yang ditarget tapi yang satu lolos, dan eksekusi dilakukan tidak begitu gaduh. Bahkan, dilingkungan yang ramai menjelang sholat Jum'at dan di lingkungan Rumah Sakit, berondongan Densus banyak orang mengira hanya bunyi petasan," beber Harits.

Menyinggung Perasaan Umat

Selain itu, dari pola tindakan aparat Polri yang menewaskan 2 orang terduga "teroris" tersebut,  ada hal-hal penting yang menurutnya perlu dikritisi.

Pertama, menurut Harits, aparat Densus 88 menampilkan metode kerja yang makin provokatif, sehingga menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat dan semakin tergerus khususnya umat Islam. Betapa Densus dihari Jum'at dan mengeksekusi orang hingga tewas tanpa perlawanan dan itu terjadi diteras masjid.

"Ini tindakan sangat menyinggung perasaan kaum Muslimin," tuturnya.

sisa-sisa ceceran darah di teras masjid

Kedua, setelah kejadian seperti biasa Mabes kemudian konferensi Pers dan menjadi sumber tunggal mengenai informasi kejadian di lapangan dan media menyerap informasi tersebut tanpa ada pembanding.

"Faktanya bisa saja BB (barang bukti) yang ada adalah BB yang direkayasa dan tidak mungkin juga dua orang yang tewas itu bisa dikonfirmasi atas kepemilikan pistol dan 1 buah granat," imbuh Harits.

"Demikian juga tentang kebenaran apakah dua orang yang tewas masih terkait jaringan Poso (Santoso cs) juga tidak pernah lagi bisa dibuktikan. Klaim itu sepihak dari aparat keamanan,"tambahnya.

Namun,yang pasti menurut Harits, ini yang kesekian kali densus melakukan ekstra judicial killing, hanya atas dugaan terkait jaringan Poso kemudian orang berhak mati. Atau, hanya karena dapat label "teroris" kemudian setiap orang legal untuk dibunuh.

"Ini berlebihan, dan Polisi jika posisinya sebagai simbol kehadiran negara dalam konteks keamanan yang menjadi hajat azasi masyarakat kemudian begitu arogannya main cabut nyawa lantas apa yang bisa diharapkan dari keadilan?" pungkasnya. (bilal/arrahmah.com)

Read more...

PAHAM kutuk keras penyiksaan warga Poso oleh aparat

JAKARTA - Belasan warga Poso, Sulawesi Tengah, yang menjadi korban salah tangkap dibebaskan polisi. Ke-14 korban itu ditahan selama tujuh hari pada 20-27 Desember, karena diduga terlibat penyerang pada 20 Desember 2012 yang menewaskan empat anggota Brimob.

"Namun cerita tidak berhenti sampai di sini. Selama penangkapan mereka mengalami interogasi berlebihan, disiksa, dipukul, dan dihinakan dengan cara tidak manusiawi," kata Dewan Pembina Pusat Advokasi Hukum dan Ham (Paham) Indonesia, Heru Susetyo, pada acara 'Refleksi Awal Tahun 2013: Perlindungan WNI di Era Reformasi', yang digelar di Restoran Abu Nawas, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (2/1) siang.

Heru menjelaskan ke-14 korban salah tangkap itu masih lemah dan sakit akibat penyiksaan tersebut. Hingga kini belum ada penyampaian maaf dan penggantian biaya berobat dari Polres Poso.

Paham Indonesia selaku kuasa hukum dari korban, kata Heru, mengutuk keras tindakan penyiksaan dan kekerasan aparat terhadap 14 orang itu. Selain itu Heru mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas dalam ranah hukum pidana maupun perdata terhadap para pelaku penyiksaan dan kekerasan itu.

Syafrudin, guru SMP Negeri 1 Kalora, merupakan salah satu warga yang menjadi korban salah tangkap. ''Saat ini, ayah saya masih ada di rumah sakit sejak dilepaskan dari tahanan. Dia masih sakit di tulang rusuk dan sulit bangun. Katanya ada kerusakan di bagian dalam,'' kata Ari Fahri, putera Syafrudin, Rabu (2/1).

Ia menjelaskan, kejadian ini bermula ketika Syafrudin mendengar ketukan pintu rumahnya setelah lepas mengajar dan menunaikan shalat di dzuhur berjamaah di Masjid Nurul Iman Desa Kalora.

Ketika membuka pintu, ia langsung ditodong dengan moncong senjata. Pihak kepolisian pun langsung memaksa untuk ikut ke pos kepolisian.

Karena masih mengenakan kaus gantung, ia meminta izin untuk mengenakan pakaian. Beberapa petugas kepolisian kemudian mengawalnya ke dalam rumah mengambil kemeja.

''Keluar rumah, Syafrudin diangkut truk Brimob. Sesampai di pos polisi desa Kalora di situlah ia mendapat pukulan,'' jelas Ari.

Menurutnya, sang ayah mengaku tak tahu berapa kali pukulan mendarat di wajahnya. Yang bisa diingat, hanya pertanyaan aparat yang menanyakan keberadaan Guntur, salah satu warga desa Kalora.

Guntur diduga terlibat dengan penyerangan pada 20 Desember 2012 yang menewaskan empat anggota Brimob, Syafrudin pun memberi tahu para anggota polisi bahwa Guntur ada di Poso. Namun, tak terima dengan jawaban tersebut, Syafrudin kembali mendapat pukulan. Hingga kemudian ia tak sadarkan diri. Ia baru sadar saat mobil yang mengantarnya telah sampai di Polres Poso.

''Saya sudah tidak rasa lagi sudah diapakan semua saya selama dalam perjalanan. Hanya saja, saat tiba di Polres Poso baru saya rasakan sakit,'' ungkap Ari mengutip pernyataan Syafrudin.

Tak hanya itu, lanjut dia, selama masa tahanan di Mapolresta Poso, matanya ditutup. Baru setelah tiga hari ia kemudian dapat melihat.

Ia mengatakan, polisi menggunakan UU Terorisme untuk menangkap Syafrudin. Termasuk ketika tidak memberikan akses kepada keluarga untuk menjenguk selama 7 x 24 jam. 

Baru setelah 7 x 24 Jam, Syafrudin dinyatakan tidak bersalah. ''Kamis (27/12) Syafrudin dikeluarkan dalam keadaan muka babak belur. Bersamanya masih ada orang lain yang juga mengalami hal serupa,'' papar Ari.

Ia menambahkan, jumlah orang yang mengalami nasib sama dengan Syafrudin sebanyak 14 orang. Itu berasal dari Desa Kalora dan Desa Tambarana. Sebanyak sembilan orang bekerja sebagai penambang dan lima merupakan warga kampung.

Ari menyayangkan sikap kepolisian yang hingga saat ini belum menyampaikan permintaan maaf kepada Syafrudin atau pun pihak keluarga. Semua tahanan dilepaskan begitu saja, tanpa ada pemberitahuan apa pun. Padahal kondisi mereka sudah babak belur. Termasuk juga tak memberikan bantuan untuk pengobatan di rumah sakit.

''Kami sekarang mengupayakan proses hukum. Kami sudah meminta bantuan Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Ham) Indonesia, insya Allah akan di praperadilankan.''

Ia berharap, oknum yang melakukan tindakan kekerasan itu bisa dicari dan mendapat sanksi tegas. Tak hanya itu, ia juga menuntut agar pihak kepolisian dapat melakukan tindakan rehabilitasi terhadap orang-orang yang sempat ditahan.

''Karena ini di kampung, dan itu sangat mengganggu korban dan juga keluarga,'' papar dia.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah terkait kesalahan kepolisian dalam penangkapan 15 warga Desa Kalora dan Desa Tambarana.

"Saya minta maaf atas kejadian itu," kata Jenderal Polisi, Timur Pradopo, Rabu (2/1/13) siang di Poso.

Timur pun berjanji akan menindak tegas anggotanya yang melakukan tindakan penegakan hukum di luar ketantuan dan melanggar hak asasi manusia. "Saya berjanji akan menindak tegas anggota saya. Tidak ada yang kebal hukum meskipum aparat penegak hukum," tegas Timur.

Timur Pradopo mendatangi lokasi kontak senjata antara Brimobda Sulteng dengan kelompok bersenjata di hutan di antara Desa Kalora dan Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Kapolri tak sendiri, dia datang bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman. (bilal/dbs/arrahmah.com)

Read more...

Kekerasan Anti-Muslim Menyebar Di Luar Kendali di Amerika

Sen didorong hingga mati oleh seorang wanita yang “membenci Muslim”, saat fanatisme anti-Muslim di AS berubah menjadi bentuk kekerasan baru.

Pada malam tanggal 27 Desember, seorang imigran India di Amerika bernama Sunando Sen didorong oleh seorang wanita jatuh ke jalur kereta bawah tanah di New York City dan tergilas hingga tewas oleh sebuah kereta yang lewat. Sen telah tinggal lama di New York selama bertahun-tahun, dan setelah bertahun-tahun kerja keras dia baru saja berhasil mencapai tujuannya seumur hidup untuk membuka sebuah usaha kecil sendiri, yakni sebuah toko fotokopi di Upper Manhattan.

Teman sekamarnya, MD Khan mengatakan rasa kaget atas kematian temannya itu, yang dia gambarkan sebagai seorang pria yang lembut bicaranya dan suka begadang menonton acara komedi dan mendengarkan musik.

Keesokan harinya, NYPD mengumumkan penangkapan Erika Menendez, seorang wanita 31 tahun yang telah terlihat di rekaman CCTV pergi meninggalkan TKP setelah Sen didorong. Ketika ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, Menendez mengaku membunuh Sen dan menyatakan motivasinya adalah keinginan untuk melakukan kekerasan terhadap umat Islam. Sebagaimana yang dia katakan kepada polisi:

“Saya mendorong seorang Muslim ke rel kereta api karena saya membenci Hindu dan Muslim … Sejak tahun 2001 ketika mereka meledakkan Twin Towers, saya telah memukuli mereka.”

Sunando Sen bukanlah seorang Muslim, namun seorang berkulit cokelat yang tinggal di Amerika Serikat, dimana dia menjadi target pembunuhan karena tindakan kebencian yang merupakan akibat kampanye berkelanjutan kefanatikan dan demonisasi terhadap umat Islam yang tinggal di Amerika.

Muslim-Amerika, serta umat Hindu, Sikh, dan lain-lain yang konon “terlihat sebagai muslim” telah dipermalukan, diserang dan dalam banyak kasus dibunuh oleh beberapa orang yang sering melakukan kekerasan karena para politisi dan media yang telah antusias terlibat dalam kampanye kebencian terhadap komunitas Muslim di negeri ini.

Meningkatnya Kekerasan Anti-Muslim

Serangan 11/9 telah meningkatkan kebencian dan kekerasan terhadap komunitas Muslim. Dalam sebulan terakhir, di New York saja, polisi telah menduga mengungkap kebencian rasial sebagai motif di balik bebeerapa tindak kejahatan.

Kejahatan ini termasuk serangkaian pembunuhan terhadap para penjaga toko asal Timur Tengah di Brooklyn, yang terakhir adalah pembunuhan atas seorang imigran Iran berusia 78-tahun bernama Rahmatollah Vahidipour, yang ditembak mati saat menutup butiknya.

Dalam minggu yang sama seorang Muslim lain dengan kejam dipukuli oleh dua pria yang didahului serangan terhadap mereka setelah bertanya apakah dia “seorang Hindu atau Muslim”, sementara seorang pria lain ditikam beberapa kali di luar sebuah masjid oleh para penyerang yang berteriak “Aku akan membunuhmu Muslim”, sambil berulang kali menghujamkan pisau ke tubuh korbannya.

Banyak dari insiden itu sejalan dengan statistik nasional yang menunjukkan meningkatnya kekerasan anti-Muslim hingga mendekati rekor tertinggi di Amerika, sebuah tren yang terjadi bersamaan dengan gencarnya kampanye menentang pembangunan masjid serta dorongan dari para politisi dan tokoh media tentang adanya tuduhan bahwa Muslim-Amerika akan mengganti konstitusi AS dan menerapkan hukum Islam di negara itu.

Pemilu AS juga menggunakan Muslim sebagai target yang mudah bagi para politisi agar terpilih. Satu contoh adalah yang dilakukan anggota parlemen asal Illinois dari Partai Republik Joe Walsh yang mengatakan di depan kerumunan massa pendukungnya bahwa “Muslim setiap hari mencoba untuk membunuh orang Amerika”, dan membuat klaim tak berdasar bahwa Islam radikal telah “menyusup” di pinggiran kota Chicago dan bahwa umat Islam merencanakan serangan yang jauh lebih hebat dan akan “menjadikan serangan 11/9 terlihat seperti mainan anak-anak”.

Hanya beberapa hari kemudian, komunitas Muslim menerima konsekuensi retorikanya. Seorang pria melepaskan tembakan ke sebuah masjid di Illinois ketika dipadati oleh ratusan jamaah dalam bulan Ramadhan. Keesokan harinya, sebuah sebuah bom asam dilempar ke dalam jendela mesjid ketika para jamaah sedang berkumpul untuk shalat.

Meskipun terjadi serangan terhadap Muslim di Illinois setelah pernyataannya, Walsh menolak untuk meminta maaf atas retorikanya yang mengutuk kaum  Muslim Amerika dan malah melipat gandakan tuduhannya  terhadap mereka, yang merupakan cerminan yang umum dari retorika anti-Muslim oleh para tokoh politik Amerika saat ini.

Memang penggunaan kaum Muslim sebagai karung tinju oleh para politisi oportunistik yang mengkambing hitamkan kelompok minoritas telah menjadi hal yang biasa dari kehidupan politik Amerika yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Seorang politisi anti-Muslim seperti Newt Gingrich memperingatkan adanya “jihad siluman ” dan plot jahat lainnya oleh Muslim di Amerika dalam beberapa tahun terakhir yang membantu memfasilitasi program keuangan Syariah di AS dan memelihara hubungan baik dengan para pemimpin Muslim terkemuka.

Politik Penuh Kebencian

Selain politik penuh kebencian itu, dalam beberapa tahun terakhir terlihat sebuah kelompok yang sangat terorganisir yang mensponsori dan mendanai para aktivis anti-Muslim di seluruh negeri.

Tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan ini adalah Pamela Geller dan Robert Spencer yang telah memimpin perang salib dalam menjelek-jelekkan umat Islam di seluruh negeri dan mengkampanyekan untuk mengecualikan mereka dari kehidupan publik dan menempatkan kaum Muslim Amerika dalam posisi kelima berbahaya dalam negara.

Pandangan mereka mendapatkan perhatian yang cukup popular  berkat jaringan penyandang dana dan jaringan media yang telah berhasil membawa pesan-pesan mereka kepada penduduk di seluruh Amerika Serikat.

Dalam beberapa bulan terakhir, kontroversi yang luas meletus ketika orgnasisai Geller yang anti-Muslim mensponsori penempatan iklan Islamofobia di stasiun kereta bawah tanah utama di New York dan di kota-kota lain di seluruh negeri.

Beberapa iklan menggambarkan serangan 11/9 dengan ayat-ayat Quran, sementara yang lain menyebut kaum Muslim sebagai “biadab” dan mengajak orang untuk “melawan Jihad”. Kampanye itu telah ditentang oleh banyak komentator liberal, termasuk satu insiden dimana aktivis terkenal Mesir-Amerika, Mona Eltahawy, ditangkap karena berusaha menutupi iklan itu dengan cat semprot, namun gerakan itu terus berjalan di seluruh negeri untuk menyebarkan pesan itu.

Kebenaran yang menyedihkan adalah bahwa Sen kemungkinan tidak akan menjadi korban terakhir dari fenomena dari meningkatnya kekerasan terhadap Muslim di Amerika Serikat – namun satu-satunya pertanyaan saat ini adalah seberapa jauh Amerika akan melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum Muslim sebelum memutuskan untuk menentang tindakan itu. (RZ/Sumber : www.aljazeera.com,31/12)

hizbut-tahrir

Read more...

Di Amerika Pembunuhan Massal Anak-anak Adalah Tragedi, di Pakistan Hanya Seperti Serangga Yang Hancur

Air mata Barack Obama menetes bagi anak-anak Newtown suatu hal yang kontras dengan sikap diamnya atas anak-anak yang dibunuh oleh pesawat-pesawat drone nya.

“Kata-kata saja tidak bisa menggambarkan betapa sedihnya anda, tidak juga mereka bisa menyembuhkan luka hati Anda. Tragedi ini harus diakhiri. Dan untuk mengakhirinya, kita harus berubah.” Setiap orang tua dapat menghubungkan apa yang dikatakan Presiden Barack Obama tentang pembunuhan 20 anak-anak di Newtown, Connecticut. Tidak ada seorangpun di dunia yang memiliki akses ke media yang tidak tersentuh oleh kesedihan penduduk kota itu.

 

Seharusnya yang berlaku bagi anak-anak yang dibunuh di sana oleh seorang pemuda gila juga berlaku bagi anak-anak yang dibunuh di Pakistan oleh presiden Amerika. Anak-anak itu sama pentingnya, selayaknya menjadi perhatian dunia. Namun tidak ada pidato atau air mata presiden bagi mereka, tidak ada gambar di halaman depan surat kabar di dunia, tidak ada wawancara dengan kaum kerabat yang berduka, tidak ada analisa hitungan menit tentang apa yang terjadi dan mengapa.

Jika para korban serangan drone Obama memang disebutkan oleh negara, mereka pasti akan disebutkan tidak benar-benar sebagai manusia. Orang-orang yang mengoperasikan pesawat drone, lapor majalah Rolling Stone, menggambarkan korban yang ditimbulkannya sebagai “kutu yang hancur “, “karena melihat tubuh-tubuh mereka melalui gambar video terlihat seperti sebuah serangga yang hancur”. Atau mereka dianggap sebagai tumbuh-tumbuhan: untuk membenarkan perang drone, penasehat kontraterorisme Obama Bruce Riedel menjelaskan bahwa “Anda harus memotong rumput sepanjang waktu. Begitu anda berhenti memotong, rumput akan tumbuh kembali.”.

Sebagaimana pemerintah George Bush di Irak, pemerintahan Obama tidak mengakui bukti kebenaran akan jatuhnya korban-korban sipil dari serangan pesawat drone CIA di barat laut Pakistan. Namun, sebuah laporan oleh sekolah-sekolah hukum di Stanford dan universitas-universitas  New York menunjukkan bahwa selama tiga tahun pertama masa jabatannya,  telah dilancarkan 259 serangan dimana dia bertanggung jawab atas pembunuhan antara 297 dan 569 warga sipil, di antaranya setidaknya ada 64 anak-anak. Ini adalah angka yang diambil dari laporan yang kredibel: mungkin ada lebih banyak korban yang belum sepenuhnya didokumentasikan.

Dampak yang lebih luas pada anak-anak di wilayah tersebut  sangat menghancurkan. Banyak anak-anak yang disuruh meninggalkan sekolah karena khawatir bahwa pertemuan-pertemuan orang banyak dari jenis apapun akan menjadi sasaran. Ada beberapa serangan di sekolah sejak Bush meluncurkan program drone yang diperluas oleh Obama dengan begitu antusias: salah satu blunder Bush adalah menewaskan 69 anak-anak.

Penelitian ini melaporkan bahwa anak-anak menjerit ketakutan ketika mereka mendengar suara pesawat drone. Seorang psikolog lokal mengatakan bahwa ketakutan dan kengerian yang mereka saksikan menyebabkan ketakutan mental yang permanen. Anak-anak yang terluka oleh serangan pesawat drone itu mengatakan kepada para peneliti bahwa mereka menjadi sangat trauma untuk kembali ke sekolah dan telah meninggalkan harapan untuk memperoleh karir mereka yang mungkin mereka miliki. Mimpi mereka serta tubuh-tubuh mereka telah hancur.

Obama mungkin tidak sengaja membunuh anak-anak. Namun, kematian anak-anak itu merupakan hasil tak terelakkan pengerahan pesawat dronenya. Kita tidak tahu efek emosional atas kematian ini yang mungkin ada pada dirinya, karena dia maupun para pejabat pemerintahaanya tidak akan membahas masalah ini: hampir segala sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan di luar hukum oleh CIA di Pakistan dirahasiakan. Namun, Anda mendapatkan kesan bahwa tidak seorang pun di pemerintahannya yang mengkhawatirkan hal ini.

Dua hari sebelum pembunuhan di Newtown, sekretaris pers Obama ditanya tentang wanita dan anak-anak yang terbunuh oleh pesawat-pesawat drone di Yaman dan Pakistan. Dia menolak untuk menjawab, dengan alasan bahwa hal tersebut “rahasia”. Sebaliknya, dia mengarahkan wartawan pada sebuah pidato oleh John Brennan, asisten kontra-terorisme Obama. Brennan menegaskan bahwa “pembunuhan oleh al-Qaida atas penduduk tidak berdosa, sebagian besar adalah kaum muslim pria, wanita dan anak-anak, telah memberinya kesan dan citra yang buruk di mata umat Islam”.

Dia tampaknya tidak bisa melihat bahwa perang drone telah melakukan hal yang sama bagi AS. Bagi Brennan, rakyat barat laut Pakistan bukan serangga maupun rumput: targetnya adalah “kanker tumor”, “jaringan di sekitarnya”. Waspadalah terhadap siapapun yang menggambarkan manusia sebagai sesuatu yang selain manusia.

Ya, dia mengakui, kadang-kadang ada sedikit “kerusakan dengan korban lain”, tetapi AS melakukan “kepedulian yang luar biasa [untuk] memastikan presisi dan menghindari hilangnya nyawa orang-orang yang tidak bersalah”. Hal ini akan terjadi jika ada “ancaman berkelanjutan yang sebenarnya” atas kehidupan orang Amerika. Ini seperti ayam dan sapi yang dikalungi lonceng.

Doktrin “signature strike ” yang dikembangkan oleh Obama, yang tidak memiliki dasar hukum, hanya mencari pola. Suatu pola bisa terdiri dari sekelompok orang laki-laki tak dikenal yang membawa senjata (yang hampir tidak bisa dibedakan dari seluruh penduduk laki-laki dari utara-barat Pakistan), atau sekelompok orang tak dikenal yang terlihat seolah-olah mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Inilah yang terjadi  ketika upacara pernikahan dan pemakaman juga diserang, inilah alasan 40 orang-orang tua yang sedang membahas pembagian upah tambang krom juga dihancurkan pada Maret tahun lalu. Inilah salah satu alasan mengapa anak-anak terus dibunuh.

Obama jarang menyebutkan program drone dan tidak mengatakan apapun tentang pembunuhan terhadap anak-anak. Pernyataan yang hanya bisa saya temukan adalah respon singkat dan tidak jelas olehnya selama video conference Januari lalu. Pembunuhan telah diserahkan kepada pihak lain lain untuk membenarkan. Pada bulan Oktober penggembira Demokrat Joe Klein menyatakan kepada MSNBC bahwa “batasan pada akhirnya adalah anak usia empat tahun siapa yang dibunuh? Apa yang kita lakukan adalah membatasi kemungkinan bahwa anak-anak usia empat tahun disini akan terbunuh oleh tindakan teror serampangan”. Seperti yang ditunjukkan oleh Glenn Greenwald, menewaskan anak-anak usia empat tahun adalah apa yang dilakukan oleh para teroris. Hal ini tidak akan mencegah pembunuhan pembalasan, hal ini malah akan mendorong pembalasan.

Sebagian besar media di dunia, yang telah memperingati kematian anak-anak Newtown, mengabaikan pembunuhan oleh Obama ataupun menerima laporan versi resmi bahwa mereka yang tewas adalah “kelompok militan”. Tampaknya, anak-anak dari utara-barat Pakistan, bukan seperti anak-anak kita. Mereka tidak memiliki nama, tidak punya gambar, tidak ada peringatan kematian dengan lilin dan bunga dan boneka beruang. Mereka milik dunia lain: dunia serangga dan rumput atau jaringan yang selain manusia.

“Apakah kita,” tanya Obama pada hari Minggu, “siap untuk mengatakan bahwa kekerasan tersebut yang terjadi pada anak-anak kita tahun demi tahun adalah harga dari kebebasan yang kita miliki?” Ini adalah pertanyaan yang valid. Dia harus menerapkannya juga pada kekerasan yang dia lakukan pada anak-anak di Pakistan. (RZ; Sumber: www.guardian.co.uk,21/12)

Read more...

Al Zaytun dipolisikan oleh karyawannya

INDRAMAYU  - Masih ingat Ponpes Al Zaytun di Indramayu? Ponpes pimpinan Panji Gumilang yang sempat ramai dengan pemberitaan terkait NII KW9 itu kini kembali menghadapi proses hukum. 6 Orang karyawan ponpes itu melaporkan pihak Al Zaytun atas dugaan penyekapan.

"Laporannya dilakukan pada Senin dan hari Selasa kita melimpahkan ke Polres, " jelas Kapolsek Gantar, Indramayu, Iptu Acep Hasbullah seperti dilansir detikcom, Rabu (19/12/2012).

Karyawan yang melaporkan itu yakni Sanusi (39), Sutrisno (32), Tukino (42), Widodo (45), Adi Trimojo (36), Herman, dan Samirejo. Mereka mengaku disekap karena menuntut kenaikan upah.

 

"Mereka itu bekerja ada yang di bagian bangunan, tukang masak, dan lainnya, " jelas Acep.

Para karyawan melaporkan pihak keamanan, kepala bagian keuangan, dan pihak manajemen Al Zaytun. Penyekapan dilakukan sejak Jumat (14/12) hingga Minggu (16/12).

"Laporannya karena merampas kemerdekaan orang lain. Kalau untuk penganiayaan itu perlu diperiksa lagi, " jelasnya.

Acep menjelaskan, kasus ini untuk kelancaran penyidikan dilimpahkan ke Polres Indramayu. "Itu perampasan bisa kena 4 tahun penjara. Tapi memang harus menunggu olah TKP, " tuturnya.

Penyekapan itu sendiri, terkuak setelah istri para tersangka melapor ke polisi. Sudah 3 hari suami mereka tidak pulang.

"Kita hanya terima laporan saja, " kata Kapolsek Gantar, Indramayu, Iptu Acep Hasbullah.

Informasi yang dikumpulkan, pada Minggu (16/12) ada 3 orang ibu-ibu yang juga istri dari karyawan yang diduga disekap. Ibu-ibu itu pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, datang ke Polsek Gantar. Mereka curhat soal nasib suaminya yang sudah 3 hari tidak pulang.

Mendapat laporan itu, Polsek Gantar segera melakukan kroscek. Sore pukul 16.00 WIB, Tim Polsek Gantar yang dipimpin Acep menyambangi Al Zaytun.

Di lokasi pihak kepolisian bersama Koramil Gantar bertemu dengan manajemen Al Zaytun. Perundingan dilakukan dan ternyata suami para ibu itu berada di sebuah ruangan di basement. Mereka pun tidur di ruangan 2x3 dan hanya beralas kardus. Total ada 5 orang di ruangan yakni Sanusi (39), Sutrisno (32), Tukino (42), Widodo (45), Adi Trimojo (36), dan Herman.

Polisi lalu membawa pulang mereka setelah melakukan pembicaraan. Mereka bicara soal tuntutan kenaikan upah hingga penyekapan. Para karyawan itu ditaruh di dalam ruangan karena menuntut upah sesuai standar yang berlaku yakni Rp 900 ribu. Selama ini mereka hanya mendapat upah Rp 300-400 ribu.

"Mereka bekerja di bagian bangunan dan di dapur, " terang Acep saat dikonfirmasi.

Pada Senin (17/12), ada 5 orang yang melakukan pelaporan ke Polsek Gantar atas dugaan perampasan kemerdekaan orang lain. Nah, pada Selasa (18/12) Polsek Gantar melimpahkan ke Polres Indramayu.

"Kasus ini masih diselidiki. Silakan ditanyakan ke Polres, " tutur Acep.

Sementara itu, pihak Al Zaytun belum memberikan keterangan. (bilal/arrahmah.com)

Read more...