DPR, Kepolisian dan Peradilan, Lembaga Paling Korup di Indonesia

JAKARTA,  — Kepolisian menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang dianggap paling korupsi oleh masyarakat di beberapa negara wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI).

" Polisi lembaga dianggap lembaga paling korup di Asia Tenggara yaitu 3,9 dari skala 1 sampai 5," ujar Peneliti TI Indonesia, Wahyudi Tohari dalam rilis survei TI di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (9/7/2013).

Survei dilakukan dengan mengisi skor 1 sampai 5. Angka 1 berarti sama sekali tidak korup dan angka 5 berarti sangat korup.

Negara yang masyarakatnya menyebut kepolisian lembaga paling korup yaitu Indonesia, Malaysia, Filipin, Thailand dan Vietnam. Selain polisi, posisi berikutnya yaitu partai politik (3,6), pejabat publik (3,5), peradilan (3,4), dan parlemen (3,3).

Untuk Indonesia sendiri, kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama yang dianggap paling korup (4,5). Kemudian, secara berrturut-turut yaitu peradilan (4,4), partai politik (4,3), pejabat publik (4), bisnis (3,4), kesehatan (3,3), pendidikan (3,2), militer (3,1), LSM (2,8), lembaga keagamaan (2,7), dan media (2,4).

" Polisi, parlemen, dan peradilan, tiga lembaga yang dianggap paling korup di Indonesia," kata Wahyudi.

Survei dilakukan pada 114.000 orang responden di 107 negara pada kurun waktu September 2012 hingga Maret 2013. Reponden merupakan masyarakat dengan populasi rumah tangga. Di wilayah Asia Tenggara mencakup negara Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Di Indonesia sendiri survei dilakukan terhadap 1.000 responden di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung.

Ketua Pengurus Harian TII Natalia Soebagjo mengatakan, polisi menjadi urutan pertama karena selama ini perannya paling dekat dengan masyarakat.

" Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Ini hasil pengalaman orang itu sendiri. Poilisi adalah yang mereka alami. Tentu ini range-nya bisa pada praktik korupsi kecil-kecilan, seperti di jalanan tapi bisa sampe ke yang tinggi. Ini karena banyak layanan-layanan yang langsung dialami masyarakat," katanya.

Sementara itu, masyarakat di sebagian besar wilayah Asia Tenggara juga menilai masalah korupsi meningkat. Peningkatan paling banyak dirasakan masyarakat Indonesia yakni 72 persen responden menyatakan meningkat. [HTI Fans]

Read more...

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Tuan Rumah Kontes Miss World Bukan Hanya Penghinaan terhadap Islam tetapi juga Penghinaan terhadap Perempuan

Central
Media Office

 

Issue No : 1434 AH /57                    Friday, 19 Sha’ban 1434 AH / 28-06-2013 CE

Pernyataan Press

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk Tuan Rumah Kontes Kecantikan Miss World Bukan Hanya Penghinaan terhadap Islam tetapi juga Penghinaan terhadap Perempuan

Hizbut Tahrir mengecam keputusan pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah kontes memalukan Miss World, yang tidak hanya menghina dan melanggar nilai-nilai Islam yang luhur akan kesopanan dan kemurnian tetapi juga merendahkan harkat perempuan, menurunkan derajat mereka menjadi sekedar objek pelampiasan hasrat laki-laki. Hal ini seratus delapan puluh derajat bertentangan dengan status luhur perempuan dimana Islam memandang dan memperlakukan kehormatan perempuan. Pertontonan publik tubuh perempuan untuk hiburan dan kepuasan laki-laki ini merupakan bagian dari budaya liberal Barat yang mempropagandakan pemikiran dan perbuatan cabul serta seks bebas, yang telah menciptakan sebuah masyarakat di mana pergaulan bebas, hubungan di luar nikah, dan perpecahan keluarga telah menjadi norma yang diterima. Semua ini adalah asing dan menjijikkan dalam pandangan Islam yang mengajarkan akhlak mulia dan keyakinan yang menjadi dorongan hubungan yang suci antara jenis kelamin serta pernikahan dan keluarga yang kuat.

Pameran dan parade perempuan sebagai produk bagi kesenangan pria ini tidak lain hanyalah latihan yang kian merangsang keuntungan untuk industri kecantikan dan fashion seperti Organisasi Miss World Inggris yang menciptakan dan mengelola kontes kecantikan ini. Mereka telah mendapatkan jutaan uang dari degradasi dan eksploitasi kecantikan dan tubuh perempuan. Jelaslah bahwa untuk memuaskan dahaga mereka akan uang, organisasi-organisasi kapitalis ini tidak puas hanya dengan merendahkan dan mendehumanisasi perempuan di dunia Barat, mereka bahkan ingin mengekspor penghinaan ini ke dunia Muslim. Pementasan acara ini di negara Muslim terbesar di dunia bagaikan menyiramkan bensin ke dalam api kejahatan mereka! Kapitalisme yang didorong oleh pencarian keuntungan, yang moralnya ditentukan oleh uang, telah mempromosikan kapitalisasi tubuh perempuan sebagai alat pemasaran bisnis, semakin memurahkan pandangan atas mereka dalam masyarakat –semua ini dijamin oleh konsep kebebasan berekspresi dan kepemilikan yang liberal dan rusak. Adalah dehumanisasi dan degradasi sistematis perempuan dengan iklan, hiburan, kecantikan, fashion, dan industri pornografi di negara kapitalis Barat seperti Inggris, AS, dan Australia ini yang telah terbukti menjadi resep atas sikap tidak hormat, eksploitasi, dan penyalahgunaan perempuan, berkontribusi terhadap kekerasan, pelecehan seksual, dan perkosaan pada tingkat epidemi di dalam masyarakat Barat. Di Inggris, setiap menit satu kasus KDRT dilaporkan kepada polisi, satu dari lima perempuan di Inggris dan Wales telah menjadi korban dari kejahatan seksual, dan satu perempuan diperkosa atau menjadi korban percobaan perkosaan setiap 10 menit. 

Sayangnya, impor budaya liberal kapitalis yang penuh penghinaan ini ke dalam dunia Muslim oleh pemerintahnya sendiri yang telah menganut sistem liberal kapitalis beracun, juga menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan ini di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan terus menjadi masalah yang signifikan secara internasional, dan semacam pameran kecantikan tidak berguna sama sekali untuk meningkatkan status perempuan dan memecahkan masalah ini. 

Sebaliknya, mereka justru menjadi salah satu sumber penyebabnya. Oleh karena itu, Miss World tidak sekedar masalah hiburan, ataupun perayaan atas kebebasan hak perempuan –ini adalah bagian dari budaya menjadikan perempuan sebagai objek dan menabur malapetaka pada hidup mereka. Dan dengan menyetujui untuk menjadi tuan rumah kontes penghinaan ini di wilayahnya, pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk menerima dampak yang sama. Selain itu, mereka yang berusaha untuk membenarkannya berdasarkan pada manfaat dalam peningkatan pariwisata atau investasi bagi negara, sesungguhnya hanya merangkul filosofi kapitalis korup yang menempatkan uang atas martabat perempuan.

Lebih jauh lagi, obsesi Barat dengan kecantikan telah menyebabkan banyak perempuan untuk memandang identitas dan nilai mereka berdasarkan kecantikan fisik mereka, dan melihat penampilan mereka sebagai paspor untuk mencapai sukses dibandingkan kecerdasan, karakter, keterampilan, dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Dan hal ini telah menyebabkan masyarakat Barat untuk mengurutkan peringkat nilai perempuan sesuai dengan tingkat daya tarik dibandingkan dengan kemampuan mereka. Pada saat yang sama, menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri perempuan –dari usia belia hingga dewasa— yang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan model kecantikan yang irasional dan tidak realistis yang dipamerkan di kontes Miss World dan secara terus-menerus dijajakan oleh industri kecantikan dan fashion –model yang mendorong perempuan untuk mengambil tindakan ekstrim dan mengobarkan perang pada tubuh mereka sekedar untuk menyesuaikan diri dengan kecantikan “ideal” ini agar merasa dihargai, termasuk menjalani prosedur bedah kosmetik yang mengancam jiwanya, atau sengaja membiarkan dirinya kelaparan, seringkali dengan konsekuensi yang fatal. Di AS dan Inggris, berturut-turut ada 7 juta dan 1 juta perempuan yang mengalami masalah makan. Ini adalah masalah yang –sayangnya— tumbuh di antara para perempuan di dunia Muslim yang juga telah dipengaruhi oleh gambaran kecantikan ala Barat yang menjenuhkan masyarakat mereka. Semua ini telah didorong oleh sistem kapitalis yang tanpa ampun dan tidak memiliki hati nurani, yang telah mendorong perusahaan untuk memangsa kegelisahan fisik perempuan demi keuntungan, sementara secara bersamaan menipu mereka dengan menyajikan sayembara kecantikan tanpa akhir dan parade tubuh perempuan ini sebagai pemberdayaan! Pada kenyataannya itu tidak lain hanyalah eksploitasi dan penindasan! Sebagai Muslim, benarkah ini masa depan yang kita inginkan untuk anak perempuan dan saudari kita?

Wahai Kaum Muslimin! Kami menyeru Anda untuk menentang dengan sungguh-sungguh pergelaran kontes ini di Indonesia dan menentang impor seluruh budaya liberal ke negeri kita ini, termasuk objektifikasi perempuan dan budaya hiburan cabul yang menebarkan imoralitas dan menjadi sumber kerusakan bagi pemuda dan masyarakat kita. Sebagai hamba Allah yang taat, yang mencintai Allah dan agama ini, kami menghimbau Anda untuk mengerahkan upaya penuh untuk mengganti sistem kapitalis sekuler ini dan semua sistem buatan manusia di negeri-negeri Muslim dengan negara Khilafah, satu-satunya yang akan akan melindungi akhlak dan nilai-nilai Islam yang suci dan mulia, mencegah masuknya budaya rusak, dan karenanya menciptakan pemuda yang memiliki kepribadian teladan yang unik, yang mengemban kesederhanaan dan kesucian. Selain itu, Khilafah adalah sistem yang menghindarkan dan melarang objektifikasi dan eksploitasi perempuan, sebaliknya mewajibkan bahwa martabat, status, dan kesejahteraan mereka untuk selalu dijaga dan bahwa mereka dihargai atas kesalehan, akhlak, dan tingkah laku mereka, bukan kecantikan fisik mereka. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan pemberdayaan perempuan! Nabi (SAW) bersabda,

“إن لكل دين خُلقًا، وخُلُقُ الإسلام الحياء“

“Sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak dan akhlak Islam adalah sifat haya’ (rasa malu).” (HR. Ibnu Majah)

Dr. Nazreen Nawaz

Anggota Kantor Media Pusat

Hizbut Tahrir

Read more...

SBY Klaim 9 Juta Rakyat Indonesia Keluar Dari Kemiskinan?

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, jumlah rakyat miskin di Indonesia saat ini telah turun 9 juta jiwa. Jika sebelumnya 16,58% pada 1997 menjadi 11,66% saja pada tahun 2012.

“Kami telah mengentaskan sekitar 9 juta orang keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun. Kami berkomitmen untuk menjaga kemajuan ini di masa datang,” kata Presiden saat menyampaikan pidato kunci (keynote speech) pada pembukaan Kantor Wilayah Regional Abdul Latif Jameel Poverty Lab (J-PAL) di Jakarta, Selasa (25/6).

Hadir pada kesempatan itu, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Presiden optimistis, angka kemiskinan di negeri berpenduduk 250 juta jiwa ini akan terus menurun seiring upaya pemerintah menjalankan berbagai program yang dapat membantu masyarakat keluar dari belenggu ketidakmampuan.

Disebutkan bahwa pada 2014, disaat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berakhir, kemiskinan di negeri ini hanya sekitar 8-10% dari total penduduk.

“Memerangi kemiskinan termasuk dalam empat langkah strategi pembangunan Indonesia, yakni pro-pertumbuhan, pro-pembukaan lapangan kerja, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-lingkungan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara secara khusus mengajak J-PAL dapat berpartisipasi aktif membantu pemerintah memerangi kemiskinan, terutama melalui berbagai kajian dan evaluasi dampak kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Saya ingin mendapatkan wawasan dari temuan J-PAL dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki cara bagaimana untuk memerangi kemiskinan di Indonesia," ujar Kepala Negara.

Dia menyatakan, empat program pro-rakyat yang diterapkan sejak awal pemerintahannya pada 2004 terbukti telah menghasilkan pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi.

Strategi Pertumbuhan

Strategi yang diterapkan juga telah merangsang pertumbuhan, mengurangi ketimpangan, dan meminimalisasi kemiskinan sehingga dapat membangun rakyatnya dari level bawah menuju kelas menengah.

“Ini adalah strategi yang menghasilkan pertumbuhan untuk menjaga lingkungan untuk masa depan,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, dalam mewujudkan program pembangunan, pemerintah menerapkan strategi kebijakan ekonomi makro dan kebijakan afirmatif. Implementasi kebijakan ekonomi makro, lanjutnya, salah satu di antaranya adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tersebar di enam koridor ekonomi.

Sejak diluncurkan pada Februari 2011, MP3EI telah menggalang dana Rp 623,91 triliun yang dialokasikan untuk membangun 184 proyek, yang melibatkan sektor swasta (44%), perusahaan milik negara (19,5%), pemerintah melalui APBN (19%), dan sisanya berasal dari patungan antara investasi swasta dan BUMN.

“Model apapun pembangunan yang diterapkan sebuah negara, tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas dia.

Sementara itu, kebijakan pengurangan kemiskinan, pemerintah menerapkan empat kluster yang terdiri atas perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan melalui usaha kecil dan menengah (UKM), dan pengembangan program-program yang berfokus pada membantu masyarakat.

“Tujuannya adalah mengurangi biaya hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dengan harga terjangkau, transportasi murah serta ketersediaan air bersih, dan kelistrikan,” kata Presiden. [beritasatu.com]

Kemiskinan di Indonesia turun dari 16,58 persen di tahun 2007 menjadi 11,66 persen pada 2012. "Ini berarti bahwa kita telah mengangkat sekitar 9 juta orang keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun," kata Presiden SBY. Indonesia, lanjut SBY, bertekad menurunkan angka kemiskinan ini menjadi 8-10 persen pada tahun 2014 (presidenri.go.id,] 25/6)

Kom:

» Jumlah penduduk miskin di Indonesia memang berkurang karena standar kemiskinan diturunkan BPS dari semula USD 1 perhari menjadi hanya Rp 7000 perhari. Padahal, uang segitu mana cukup untuk hidup sehari? Please deh... 

» Kalau memakai standar kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia sebesar USD 2 perhari (setara Rp 500 ribu sebulan), jumlah penduduk miskin di Indonesia nyaris 100 juta jiwa. Jadi, berhentilah mengklaim kesuksesan semu, Mr President... Karena faktanya tidaklah seperti yang Anda katakan

[M. Ikhsan Abdul Jalil]

[www.bringislam.web.id]

Read more...

Indonesia Masih Terjajah, 5 Negara Meraup Untung Dari Kekayaan Alam #INDONESIA

Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, pemerintah sendiri mengakui salah urus dalam mengelola potensi tersebut.



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengakui kesuksesan ekspor kekayaan alam Indonesia belum menyejahterakan rakyat. Penyebabnya adalah ketidakpaduan dalam diri pemerintah, khususnya pusat dan daerah. Masing-masing mengeluarkan aturan sendiri dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA).

“Kita semua punya, yang belum punya adalah rasa kebersamaan. Kita harus sama, kita harus satu,” ujar Susilo dalam diskusi Kadin di Jakarta, Senin (24/6).

Ambil contoh dalam kasus batu bara, salah satu komoditas primadona tambang kita.

Negara ini sejatinya tidak punya banyak batu bara. British Petroleum Statistical Review melansir, cadangan batu bara Indonesia hanya 4,3 miliar ton, 0,5 persen cadangan dunia. Namun, dari 340 juta ton produksi setiap tahun, 240 juta ton diekspor.

Padahal Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah berkali-kali berteriak pembangkitnya butuh pasokan batu bara. Kabarnya banyak pemerintah daerah yang kaya batu bara begitu royal memberi konsesi tambang untuk perusahaan asing, yang jelas berorientasi ekspor. Berlawanan dari pemerintah pusat yang berusaha mengatur pasokan bahan bakar non-fosil agar lebih merata.

Itu baru satu kasus, belum lagi menengok persoalan minyak dan gas (migas). Sistem production sharing contract (PSC) memang membuat sebuah blok minyak tetap menjadi milik pemerintah, meski perusahaan asing yang mengelolanya. Namun, karena pemerintah tak serius mengembangkan Pertamina, akhirnya BUMN itu seperti jadi anak tiri di negeri sendiri.

Saat ini Pertamina sebagai perusahaan migas nasional hanya menyumbang 24 persen dari produksi minyak domestik. Alhasil, target lifting pemerintah 826.000 barel per hari dipenuhi dari kinerja operator asing seperti Chevron atau British Petroleum.

Dengan pengelolaan SDA yang melulu berorientasi ekspor dan cenderung melupakan kebutuhan dalam negeri, untung perusahaan berada di urutan pertama, baru disusul kesejahteraan rakyat. Itupun melalui jatah yang diperoleh pemerintah pusat dan daerah terlebih dulu, untuk kemudian disalurkan ke masyarakat.

Padahal, setiap kali isu pemerataan hasil kekayaan alam muncul, warga selalu ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar Indonesia. Beleid itu mengamanatkan sumber daya alam harus dioptimalkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Lebih parah lagi, karena menyerahkan SDA pada perusahaan asing, pemerintah saat ini tidak terlihat ingin mengembangkan industri hulu di dalam negeri. Padahal pasokan bahan baku dari kekayaan alam, penting untuk penguatan industri hulu seperti semen dan kertas.

Ketua Tim Kerja RUU Perindustrian Kadin, Rauf Purnama menilai visi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak jelas soal pengelolaan kekayaan alam hingga pengembangan industri hulu. Berbeda dari era Presiden Soekarno.

“Misalnya sepatu, baju, karpet, itu industri hulu bahannya dikuasai asing, harusnya itu pemerintah lebih mengembangkan ke situ. Bung Karno dulu banyak bikin pabrik kertas, semen, itu industri hulu. Nanti kalau (industri) sudah mampu diserahkan ke swasta,” kata Rauf.

Di tengah carut marut tersebut, investor asing menangguk untung besar. Ekspor terus berjalan dan pengerukan SDA Indonesia tetap berlangsung.

Meski demikian mereka tidak bisa disalahkan, karena ekspansi bisnis tersebut berjalan sesuai koridor. Bahkan pemerintah sendiri yang memberi karpet merah bagi perusahaan migas dan tambang luar negeri untuk menggarap kekayaan alam di Tanah Air.

Dari pelbagai sumber, merdeka.com memetakan negara mana saja yang pihak swasta dan BUMN-nya memiliki banyak konsesi tambang dan migas di Tanah Air. Otomatis keuntungan besar dari kekayaan alam Indonesia juga dinikmati oleh perusahaan asing tersebut. Berikut ini daftarnya:

1. Amerika Serikat
Di bidang tambang dan pengelolaan blok migas, Amerika Serikat merupakan salah satu pemain utama di Indonesia.

Tentu masyarakat sangat familiar dengan Freeport McMoran, perusahaan tambang yang mengelola lahan di Tembagapura, Mimika, Papua. Produksi tambang itu per hari mencapai 220.000 ton biji mentah emas dan perak.

Selain Freeport, masih ada Newmont, perusahaan asal Colorado, Amerika, yang mengelola beberapa tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Tahun lalu, setoran perusahaan ke pemerintah mencapai Rp 689 miliar, sudah mencakup semua pajak, dari keuntungan total mereka. Jika dari NTT saja, pada 2012 pendapatan Newmont mencapai USD 4,17 juta.

Belum lagi sederet operator migas yang rata-rata kelas kakap sebagai mitra pemerintah menggelola blok migas. Chevron, memiliki jatah menggarap tiga blok, dan memproduksi 35 persen migas Indonesia.

Disusul ConocoPhilips yang mengelola enam blok migas. Perusahaan yang telah 40 tahun beroperasi di Indonesia ini merupakan produsen migas terbesar ketiga di Tanah Air. Lalu, tentu saja ExxonMobil yang bersama Pertamina menemukan sumber minyak 1,4 miliar barel dan gas 8,14 miliar kaki kubik di Cepu, Jawa Tengah.

2. China
Negeri Tirai Bambu sangat aktif mencari sumber energi non-migas dari negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu investasi besar mereka di Tanah Air adalah bidang batu bara. Selain itu, SDA seperti nikel dan bauksit juga diincar perusahaan-perusahaan China.

Perusahaan tambang skala menengah dan besar China bergerak di seluruh wilayah. Mulai dari Pacitan, Jawa Timur, sampai Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Salah satu perusahaan besar adalah PT Heng Fung Mining Indonesia yang berinvestasi di bidang nikel, di Halmahera, Maluku, dengan target produksi bisa mencapai 200 juta ton.

Petro China, perusahaan migas pelat merah China juga mengelola beberapa blok. Salah satu yang baru ini tersorot adalah 14 blok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang disegel pemerintah setempat karena persoalan CSR.

3. Inggris
British Petroleum (BP) adalah operator lama sektor migas di Indonesia. Mengelola blok gas Tangguh di Papua, lewat anak perusahaan BP Berau, investasi terbaru perusahaan asal Inggris itu di blok tersebut mencapai USD 12,1 miliar.

BP mengelola Blok Tangguh Train III, dengan 60 persen jatah mereka dapat diekspor ke Asia Pasifik, sementara 40 persen disalurkan ke Indonesia.

Pasokan gas yang dibutuhkan PLN juga akan disalurkan oleh BP. Kerja sama strategis tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) pasokan gas alam cair untuk pembangkit milik PLN sebesar 230 mmscfd.

Perusahaan dan investor lain asal Inggris saat ini sedang mengincar sektor sumber daya alam strategis lainnya. Khususnya di bidang industri ramah lingkungan.

4. Prancis
Perusahaan migas asal Negeri Anggur, Total, sudah bermitra cukup lama dengan pemerintah Indonesia.

Total E&P Indonesie mengelola blok migas Mahakam, Kalimantan Timur. Total bekerjasama dengan Inpex Corp dalam mengelola blok Mahakam. Total mengendalikan 50 persen saham di blok tersebut dan Inpex sisanya.

Pada 2008, Total mengajukan proposal untuk memperpanjang kontrak karena ingin melakukan investasi lebih lanjut. Total memproyeksikan Blok Mahakam pada 2013 memberikan pendapatan US$ 8,92 miliar.

Selain Total, perusahaan Prancis lain, Eramet, berinvestasi di kawasan timur Indonesia. Eramet beroperasi di Indonesia melalui kepemilikan saham pada PT Weda Bay Nickel di bawah konsorsium Strand Mineralindo.

Investasi proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) bahan tambang di Halmahera Utara, Maluku tersebut mencapai US$ 5 miliar (Rp 50 triliun) dengan kapasitas 3 juta ton per tahun.

5. Kanada
Canadian International Development Agency (CIDA) mengembangkan 12 proyek di Sulawesi saja, semuanya berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Sheritt International dan Vale juga membuka tambang di Indonesia. Khusus Vale, investasi di Sulawesi Tengah mencapai USD 2 miliar.

Melalui Nico Resources yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan migas Calgary asal Kanada, kini ada 20 blok yang dikelola, pengelola blok terluas di Indonesia. 

Terkait: Dukung web HTI dengan akun twietter dan facebook

Read more...

DPR: Dewan Pendusta Rakyat

Oleh : Abu Nasir, Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Kotawaringin Barat, Kalteng

Sungguh terlalu. Meski mendapat penentangan dari publik, mayoritas anggota DPR tetap menyetujui skema penaikkan harga BBM yang diajukan pemerintah. Dalam sidang paripurna DPR pada Senin malam (17/6) jumlah anggota dewan yang  pro RAPBN-P 2013 menang mutlak 338 suara. Sementara yang kontra hanya 181 suara. Gayung pun bersambut. Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan, harga jual bensin menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan harga jual solar menjadi Rp 5.500 per liter. “Harga tersebut berlaku serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan,” ujar Wacik dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (21/6) malam (republika.co.id). Padahal, menurut hasil survey Lembaga Survey Nasional (LSN) pada 2 Juni lalu menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM. LSN mencatat 86,1 % atau mayoritas publik menolak kenaikan harga BBM. Hanya 12,4% yang menyatakan setuju. Sedangkan sisanya 1,5% responden menyatakan tidak tahu. Siapapun tahu, kenaikan harga BBM akan semakin membebani ekonomi masyarakat. Naiknya harga BBM secara otomatis akan mendongkrak kenaikan harga seluruh barang dan jasa. Alhasil, daya  beli masyarakat menjadi turun dan angka kemiskinan semakin meningkat. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM akan menjadi 30,250juta orang. Sebelumnya tanpa kenaikan harga BBM, tahun 2013 diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Jadi, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa (Al Islam 662/Kompas.com).

 

Pemerintahan SBY-Boediono dan anggota DPR khususnya dari partai koalisi kerap berdalih bahwa kenaikan harga BBM membebani APBN 2013 dan tidak tepat sasaran. Sehingga, subsidi perlu di cabut dan dialihkan ke sektor sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain lain.

 

Sepintas, alasan ini cukup masuk akal meski masih bisa diperdebatkan. Subsidi BBM dalam APBN 2013 memang terbilang besar yakni mencapai 193 triliun. Bahkan bila memasukkan energi listrik, yang di dalamnya juga ada subsidi untuk BBM, total akan mencapai Rp 274,7 triliun. Namun bisa membengkak menjadi Rp 300 triliun karena kuota 40 juta kilo liter dipastikan akan terlampaui. Namun, harus diingat bahwa subsidi sebesar itu diperuntukkan bagi 250 juta rakyat Indonesia. Persoalannya, jika subsidi BBM bagi  rakyat  dianggap salah sasaran, mengapa pemerintah dan atas persetujuan DPR justru bersepakat memberikan subsidi dengan total Rp7,355 triliun kepada seorang konglomerat besar untuk penanggulangan lumpur Lapindo di porong sidoarjo.  Hal ini tercantum dalam pasal 9 APBN P 2013 yang menganggarkan tambahan subsidi sebsar Rp155 miliar untuk penanggulangan lumpur Lapindo.

 

Sungguh kejam. Seorang pengusaha yang masuk 40 orang terkaya di Indonesia mendapat subsidi yang hampir menyamai anggaran untuk BLSM. Hebatnya lagi, pemerintah beserta anggota dewan tidak pernah mengatakan bantuan tersebut salah sasaran atau membebani APBN. Sementara subsidi BBM tega dihapuskan meski  menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi mayoritas rakyat.

 

Realitas politik dalam panggung drama BBM semakin menunjukkan bahwa DPR tak pantas menyandang predikat Dewan Perwakilan Rakyat. DPR lebih layak disebut sebagai Dewan Pendusta Rakyat. Julukan ini tidak berlebihan. Sebab, dukungan atas kenaikan harga BBM berpijak di atas kedustaan dan bertentangan dengan aspirasi mayoritas publik. Di sinyalir, dukungan atas kenaikan harga BBM merupakan kompensasi politik atas dukungan Golkar kepada Demokrat. Dengan jumlah kursi yang signifikan, Golkar memiliki nilai tawar sebagai “penentu” setiap kebijakan yang ingin diloloskan oleh pemerintah atau partai koalisi termasuk rencana kenaikan BBM dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp9,3 triliun.

 

Dugaan ini bukan isapan jempol dan dibenarkan oleh politisi PDIP. “Kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada,” kata anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

 

Bisa dikatakan slogan suara rakyat suara tuhan menjadi terasa hambar dan terdengar sumbang karena tidak pernah bisa terwujud. Dalam kenyataannya, anggota dewan bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil konglomerat yang berada dalam lingkaran partai. Suara rakyat hanyalah pemanis di bibir ketika kampanye dan segera dilupakan ketika sudah terpilih. Jangan heran jika aspirasi apapun yang disuarakan rakyat dengan mudah terabaikan jika bertentangan dengan kehendak partai/kelompok penguasa. Inilah wajah buruk demokrasi yang sejatinya tidak rasional dan tidak berpijak pada kebenaran hakiki. Tengok saja, ketika loby-loby antar partai jelang keputusan kenaikan BBM dalam rapat paripurna menemui jalan buntu, DPR terpaksa memutuskan untuk menyetujui kenaikan BBM lewat mekanisme voting (berdasarkan suara terbanyak). Dalam voting, yang menentukan benar salah bukan pada kekuatan argumentasi, namun semata mata melihat jumlah suara. Ketika hasil voting menunjukkan mayoritas anggota DPR setuju, seolah olah kebijakan kenaikan BBM dinilai paling tepat dan paling benar. Padahal, keputusan tersebut salah besar karena masih ada solusi konstitusional yang bisa diambil tanpa menaikkan harga BBM seperti penghematan anggaran birokrasi sebesar 10 %.

 

Benar apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad Iqbal, seorang intelektual Pakistan yang mengatakan “Demokrasi hanya menghitung jumlah kepala, tapi tidak memperhitungkan isi kepala (pemikiran)!” Kalau mau jujur, demokrasi tidak perlu diperbaiki dan tidak perlu diluruskan karena sudah cacat sejak lahir. Bukankah demokrasi sejak awal mengklaim suara rakyat sebagai sebuah kebenaran mutlak. Bukankah benar salah boleh tidak segala sesuatu ditentukan berdasarkan suara mayoritas, bukan Al Quran dan As Sunnah (halal-haram). Termasuk bukankah seorang penjahat atau koruptor sekalipun tetap bisa menjadi seorang pemimpin daerah seperti dalam pemilukada asalkan mengantongi suara mayoritas rakyat. Penulis sependapat dengan Intelektual muslim ideologis Farid Wadjdi yang menegaskan bahwa umat tidak butuh negara demokrasi. Sebab, siapapun berpikir sehat, apalagi di dasarkan kepada aqidah Islam, akan menyimpulkan, kita tidak butuh sistem demokrasi yang kufur dan merusak ini ! Yang kita butuhkan adalah sistem Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam. Dengan itu kita akan mendapatkan keridhoan Allah SWT, kebaikan di dunia maupun di akhirat.  Wallahualam biasshowab [Borneonews/www.bringislam.web.id]

Read more...

Rezim Neoliberal Bohongi Rakyat dengan Terbitkan Buku Pro Kenaikan BBM

Terbitnya buku sosialisasi penyesuaian subsidi BBM dengan judul "Bersama-sama Selamatkan Uang Rakyat, Mencegah Menggelembungnya Subsidi BBM Yang tidak Adil dan Salah Sasaran" dinilai Arim Nasim sebagai salah satu bukti kebohongan rezim neoliberal.

"Ini kebohongan rezim neoliberal!" tuding Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Selasa (11/6).

Karena, menurut Arim, yang seharusnya diselamatkan adalah uang rakyat yang dikorupsi pejabat serta SDA yang diserahkan dan dirampok para kapitalis seperti tambang emas, gas, dll.

"Selamatkan Indonesia dari neoliberalisme dengan syariah dan khilafah," pungkasnya [www.bringislam.web.id]

Read more...

Foto Gempita puncak Muktamar Khilafah 2013 Jakarta

Gempita puncak Muktamar Khilafah 2013, Ahad (2/6) Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.[] tim photografer

Read more...

Penjajahan Berkedok Investasi Asing

Oleh : Arim Nasim
Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam
FPEB UPI di Bandung

Ambruknya tambang bawah tanah Big Gossan milik Free Port yang menelan korban tewas sebanyak 28 orang dari 38 yang terkubur menambah tragedi yang memilukan di tanah Papua setelah sebelumnya publik dikagetkan dengan  isu kelaparan yang mengakibatkan kematian puluhan warga pedalaman Papua.   Ironis memang ditengah ekploitasi tambang emas dan perak yang dilakukan  perusahaan free port sehingga mengantarkan free port dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar dengan keuntungan puluhan trilyun per tahun, ternyata masih ada sekitar 1,2 juta rakyat Papua atau sekitar 80 % hidup dalam kemiskinan.

Imperialisme?

Selama ini pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan investasi asing khususnya Investasi AS di Indonesia. Kunjunggan-kunjungan Presiden AS dari mulai George Bush sampai Obama selalu dibumbui dengan keinginan Pemerintah Indonesia agar perusahaan-perusahaan Paman Sam tersebut meningkatkan investasinya di Indonesia.  Pemerintah selalu beralasan bahwa peningkatan investasi asing akan meningkatkan perekonomian Indonesia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Benarkah Investasi Asing khususnya Investasi AS telah  meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia ?

Faktanya, selama ini investasi Asing ternyata  lebih banyak merugikan dan menyengsarakan rakyat apalagi investasi yang ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan AS. Ada 3 faktor yang bisa kita jadikan bukti bahwa Investasi AS telah banyak merugikan perekonomian Indonesia dan menyengsarakan rakyat.

Pertama, Investasi yang dilakukan perusahan AS seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Freeport dan Newmont adalah investasi di bidang ekploitasi barang tambang. Sementara salah satu alasan pemerintah mengundang investasi asing adalah untuk mengatasi pengangguran, padahal investasi dibidang tambang tidak banyak menyerap tenaga kerja sehingga tidak akan mampu mengurangi pengangguran yang terjadi saat ini.

Kedua, Para Investor dengan prinsip kapitalis yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya telah mengakibatkan Kerusakan ekosistem dan lingkungan alam serta lingkungan sosial. Penambangan yang dilakukan oleh Freeport, New Mont dan beberapa perusahan tambang lainnya telah menghasilkan galian berupa potential acid drainase (air asam tambang) dan limbah tailing. PT Newmont telah merusak pante buyat dan sumbawa Bagian barat  dengan diikuti oleh aktifitas pembuangan limbah tailing ke laut dalam jumlah yang lebih besar yaitu mencapai 120.000 ton per hari, 60 kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dibuang Newmont di pantai buyat Minahasa Sulawesi Utara. Apalagi saat ini pemerintah telah mengijinkan penambangan di daerah hutan lindung maka terjadinya  kerusakan hutan akan semakin bertambah, saat ini laju kerusakan hutan mencapai 1,6 – 2 juta hektar per tahun. Luas hutan Indonesia 50  tahun terakhir diperkirakan terus menyusut, dari 162 juta hektare menjadi kurang dari 100 juta hektare. Walhi mencatat 96,5 juta hektare atau 72 persen dari 134 juta hektare hutan tropis Indonesia telah hilang. Akibatnya kekeringan melanda berbagai daerah pada saat musim kemarau dan banjir terjadi dimana-mana ketika musim hujan tiba.

Ketiga, Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau kontrak karya selalu berpihak dan menguntungkan  investor akan tetapi  merugikan pemerintah dan rakyat dalam kasus Freport di Papua,  Pemerintah indonesia hanya mendapatkan 18,72  % itupun 9,36  % miliki swasta sedangkan sisanya dimiliki Freepoort , padahal PT Freeport saat ini telah berhasil mengeruk lebih dari  30 juta ton tembaga dan 2,744 milyar gram emas di Indonesia dengan mengeksploitasi pertambangan di Papua, ironisnya jangankan meningkatkan kepemilikin saham untuk meningktakan royalti saja pemerintah tidak memiliki keukasaan.

Sementara dalam kasus blok Cepu Exxon mobile  mendapat konsesi 50 % padahal  berdasarkan hasil survei dan kajian (technical evaluation study, TEA) Humpuss Patragas tahun 1992-1995, cadangan minyak Cepu mencapai 10,9 miliar barel, lebih besar dari  Cadangan minyak yang sebelumnya ditemukan di Indonesia secara hanya sekitar 9,7 miliar barel.

Dan yang lebih fantasisi lagi adalah kontrak  karya gas di Pulau Natuna  semua hasil gas 100 % milik Exxon mobile sementara pemerintah hanya mendapat pajak penjualan, maka saat ini exxon berusaha terus untuk memperpanjang kontrak tersebut yang sebenarnya harus sudah berakhir tahun  2005,  hal ini dilakukan karena Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Penutup

Oleh karena itulah investasi asing sebenarnya adalah kedok baru bagi imperilisme(Penjajahan) di bidang ekonomi. Dalam kasus Papua bisa kita saksikan kehidupan di kompleks Freeport tampak gemerlap, akan tetapi kontras dengan tingkat kemiskinan di Papua. Inilah salah satu penyebab rakyat Papua sangat mudah diprovokasi  untuk melakukan tindakan separatisme oleh OPM karena mereka menyaksikan ketidakadilan akibat kebijakan Pemerintah.

Sungguh sesuatu yang sangat memilukan ketika gerakan OPM ini didukung oleh Inggris dan Amerika padahal selama ini perusahaan-perusahaan mereka dengan begitu mudahnya menjarah SDA Papua. Maka yang sebenarnya  terjadi  di Papua saat ini bukan saja  penjajahan secara ekonomi tapi juga secara politik oleh Amerika dan Inggris.  (Sumber : HU Pikiran Rakyat, Rabu 29 Mei 2013)

[www.bringislam.web.id]

Read more...

Simon Cowell, Rupert Murdoch, Dan Euforia Kemenangan Fatin

TEKA-teki pemenang The X Factor terjawab sudah. Seorang pemudi sekaligus muslimah, -dan juga didukung tokoh Agama- Fatin Shidqia menjadi pemenangnya. Remaja berumur 16 tahun itu berhasil mengalahkan Novita Dewi di malam final. Gegap gempita seketika membahana. Kemenangan Fatin digadang-gadang sebagai kemenangan muslim, karena dari awal remaja pencinta musik itu setia mengenakan jilbabnya.

Tentu fenomena ini sangat miris jika kita cermati. Mendukung Fatin tentu sah-sah saja dilakukan oleh setiap orang, tapi mengaitkannya dengan kemenangan muslim, rasanya berlebihan.

Ajang pencarian bakat sebenarnya tidak lepas dari upaya Barat untuk ‘melunakkan’ para pemuda muslim dan mendekatkan mereka pada hedonisme dan hiburan. Mengutip pernyataan Gleed Stones mantan Perdana Menteri Inggris. Dia mengatakan:

“Percuma kita memerangi umat Islam, dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertengger Al-Qur’an. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Qur’an di hati-hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan ummat Muhammad daripada seribu meriam, oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks.”

Maka cara ampuh yang mereka lakukan adalah mempromosikan ajang pencarian bakat ke negeri-negeri muslim. Indonesian Idol seperti kita ketahui dibawa ke negeri ini oleh perusahaan hiburan Amerika bernama Fremantle Media.Fremantle Media adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang kapitalis Yahudi, Rupert Murdoch.

Kini prototype ajang pencarian bakat menjamur dengan bentuk beragam, termasuk X Factors. Sama seperti American Idol, The X Factor dibentuk oleh Simon Cowell dan diproduksi Fremantle Media. Simon Cowell sendiri berlatar belakang Yahudi dengan ibu seorang Kristiani. Dan dua sejoli antara Simon Cowell dan Rupert Murdoch adalah para creator yang sangat gigih mengkreasi acara pencarian bakat yang kemudian disebar ke negara-negara muslim.

Di luar negeri sana, acara The X Factor tidak banyak direspon oleh umat muslim, karena mereka tahu siapa dalang di balik acara ini. Meski ada kontestan muslim seperti Yousseph Slimani pada acara The X Factor tahun 2005 di Inggris, tapi respon muslim Inggris tidak seperti di Indonesia. Karena mereka tahu, acara seperti The X Factor tidak akan pernah bisa menaikkan harkat dan martabat muslim di Inggris. Hasilnya, Yousseph Slimani hanya sampai babak perempat final.

Beda Inggris, beda Indonesia. Meski Indonesia adalah negara mayoritas muslim, ketidakpedean justru menghinggapi diri kita, dengan menyebut kemenangan Fatin adalah kemenangan seorang muslim. Ucapan ini sangat memprihatinkan, jika kita mau menyadari siapa perintis aacara ini.

Dari dulu hal itu  memang sudah tercium sejak keikutsertaan Fatin. Tidak lama Fatin tampil, Bruno Mars langsung memberikan dukungan. Bruno memberi dukungan bukan sekedar suara Fatin, tapi lebih dari itu karena Fatin berjilbab.Bruno ini penyanyi yang menyuarakan atheisme lewat lagunya It Will Rain.

Maka, dengan kemenangan Fatin tentu kita khawatir ada semacam pembenaran bagi kaum muslimah berbondong-bondong membanjiri ajang pencarian bakat seperti ini. Tubuh dan wajah mereka disaksikan oleh 250 juta bangsa Indonesia.Mereka meliuk-liuk dan bersaut-saut hanya demi ribuan SMS. Muslimah-muslimah kita nanti memiliki dalih masuk ke gelanggang yang sebenarnya jebakan Yahudi ini dengan satu kalimat: ‘Tidak masalah selama kami berjilbab’

Maka menarik kita cermati perkataan Muhammad Quthb, “Seorang anak yang rusak masih bisa menjadi baik asal ia pernah mendapatkan pengasuhan seorang ibu yang baik. Sebaliknya, seorang ibu yang rusak akhlaknya, hanya akan melahirkan generasi yang rusak pula akhlaknya. Itulah mengapa yang dihancurkan pertama kali oleh Yahudi adalah wanita.” Wallahua’lam bishawab.

[Tan Saliman/www.bringislam.web.id]

Read more...